FILIPINA

Demi Penerimaan, Otoritas Ini Diminta Kebut Roadmap Digitalisasi Pajak

Dian Kurniati | Sabtu, 04 November 2023 | 09:30 WIB
Demi Penerimaan, Otoritas Ini Diminta Kebut Roadmap Digitalisasi Pajak

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Senator Filipina Sherwin Gatchalian meminta pemerintah segera menyelesaikan roadmap digitalisasi sistem pajak.

Gatchalian mengatakan roadmap digitalisasi pajak dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dalam jangka menengah-panjang. Menurutnya, roadmap tersebut perlu segera diteken presiden dan disampaikan kepada kongres.

"Digitalisasi menjadi aspek paling penting sehingga otoritas diberikan mandat untuk membuat roadmap digitalisasi yang nantinya akan diserahkan ke kongres dan diperbarui secara berkala," katanya, dikutip pada Kamis (2/11/2023).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Gatchalian mengatakan roadmap tentang digitalisasi pajak nantinya bakal disahkan menjadi undang-undang. Menurutnya, roadmap digitalisasi pajak ini penting untuk memastikan proses digitalisasi pajak berjalan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga wajib menyampaikan progres digitalisasi pajak kepada kongres. Dalam jangka panjang, digitalisasi pajak diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak sekaligus meningkatkan daya saing.

"Negara ini punya kebiasaan buruk yaitu setiap terjadi pergantian pemerintahan, selalu ada perubahan rencana, perubahan roadmap, dan perubahan proyek. Seringkali, [perubahan] ini menggagalkan proses implementasi proyek yang sudah ada," ujarnya dilansir newsinfo.inquirer.net.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Gatchalian menambahkan pemerintah, parlemen, dan senat telah menyelesaikan berbagai peraturan tentang pajak. Misalnya, RUU Senat Nomor 2224 yang baru-baru ini disahkan dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

RUU tersebut bertujuan menyederhanakan pembayaran pajak bagi UMKM serta memungkinkan sebagian besar proses perpajakannya dilakukan secara online.

RUU baru tersebut juga mengamanatkan peralihan ke sistem faktur elektronik untuk mempercepat restitusi PPN, serta membentuk divisi khusus untuk pembayar pajak UMKM pada otoritas (Bureau of Internal Revenue/BIR). (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra