FILIPINA

Daripada Ekstensifikasi, Senator Ini Usul Pengawasan WP Diperkuat

Dian Kurniati | Jumat, 18 Agustus 2023 | 16:30 WIB
Daripada Ekstensifikasi, Senator Ini Usul Pengawasan WP Diperkuat

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Senator Francis Joseph Escudero meminta pemerintah Filipina untuk dapat memprioritaskan kebijakan pengawasan wajib pajak sebagai cara dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Escudero mengatakan langkah intensifikasi pajak lebih masuk akal diterapkan ketimbang menambah objek pajak atau ekstensifikasi. Menurutnya, ekstensifikasi pajak justru berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat.

"Sepanjang yang saya ketahui, pemungutan pajak harus ditingkatkan terlebih dahulu," katanya, dikutip pada Jumat (18/8/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Escudero menuturkan pemerintah dalam membuat kebijakan pajak perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Pada saat ini, lanjutnya, masyarakat tengah berjuang untuk bertahan hidup di tengah kenaikan harga komoditas.

Untuk itu, ia tidak sepekat dengan usulan Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengenai penambahan objek pajak dalam pidato kenegaraan 2023 pada bulan lalu.

Dalam pidato tersebut, Marcos diketahui meminta Kongres meloloskan RUU mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Selain itu, Marcos mengusulkan pengenaan cukai pada plastik sekali pakai, rasionalisasi rezim fiskal pertambangan, serta menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor.

Perlu Ada Kajian yang Matang

Terkait dengan wacana kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor, Escudero menilai pemerintah perlu melakukan kajian terlebih dahulu. Dia menyebut penerimaan pajak kendaraan bermotor saat ini telah mencapai PHP140 miliar atau sekitar Rp38,14 triliun.

"Mereka harus mempresentasikan dulu di mana pajak kendaraan bermotor dibelanjakan, dari yang seharusnya untuk perbaikan jalan atau kepentingan pengguna jalan," ujarnya seperti dilansir manilatimes.net.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Ketimbang menambah objek pajak atau cukai, Escudero menyarankan pemerintah melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti mengoptimalkan pengawasan atau mengadakan kampanye.

Kemudian, pemerintah juga harus berupaya menutup celah korupsi sehingga dampak dari pajak dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra