KAMUS PAJAK

Begini Definisi 'Analisis Kesebandingan'

Redaksi DDTCNews | Rabu, 19 Oktober 2016 | 08:01 WIB
Begini Definisi 'Analisis Kesebandingan'

SETIAP wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2011 (PER 32).

Dalam ayat selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) PER 32 disebutkan langkah pertama dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tersebut adalah dengan melakukan analisis kesebandingan (comparability analysis).

Lantas apa itu analisis kesebandingan?

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Pengertian analisis kesebandingan telah diatur baik dalam PER 32 itu sendiri, OECD Transfer Pricing Guidance for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD TP Guidelines), ataupun United Nations Practical Manual on Transfer Pricing (UN TP Manual). Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

  • PER 32 Pasal 1 ayat (7)

Analisis kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

  • OECD TP guidelines, Glossary

A comparison of a controlled transaction with an uncontrolled transaction or transactions. Controlled and uncontrolled transactions are comparable if none of the differences between the transactions could materially affect the factor being examined in the methodology (e.g. price or margin), or if reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the material effects of any such differences.”

Baca Juga:
Tahapan Pendahuluan untuk Transaksi Jasa dalam Penerapan PKKU

Terjemahan:

Perbandingan transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Transaski afiliasi dan transaksi independen sebanding jika tidak ada perbedaan material yang dapat memengaruhi faktor yang sedang dikaji pada metode (harga atau marjin), atau jika cukup akurat, penyesuaian dapat dilakukan untuk menghilangkan efek material pada setiap perbedaan.

  • UN TP Manual, Glossary

An analysis carried out to compare the controlled transaction with the conditions that prevail in transactions at arm’s length between independent entities. This involves an understanding of the economically significant characteristics of the controlled transaction and a comparison of the conditions of the controlled transaction with those of the comparable transactions.

Baca Juga:
Metode Penentuan Harga Transfer dan Karakteristik Transaksinya

Terjemahan:

Analisis yang dilakukan untuk membandingkan transaksi afiliasi dengan ketentuan prinsip kewajaran dan kelazima usaha antarentitas independen. Hal ini melibatkan pemahaman tentang karakteristik ekonomi yang signifikan transaksi afiliasi dan perbandingan kondisi transaksi afiliasi dengan transaksi yang sebanding.

Atas penjelasan tersebut, secara umum analisis kesebandingan dapat diartikan sebagai analisis yang digunakan untuk membandingkan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen.*


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tahapan Pendahuluan untuk Transaksi Jasa dalam Penerapan PKKU

Minggu, 22 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Metode Penentuan Harga Transfer dan Karakteristik Transaksinya

Rabu, 18 Desember 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perlukah Aturan Transfer Pricing di Indonesia Mengadopsi Safe Harbour?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?