Awkarin Datangi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

JAKARTA, DDTCNews – Bertepatan dengan hari terakhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi, selebgram Karin Novilda atau yang akrab disapa Awkarin mendatangi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Dalam unggahannya di akun Instagram, Awkarin mengajak untuk bersama-sama membangun Indonesia menjadi jauh lebih baik dengan taat aturan negara. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membayar pajak tepat waktu.

“Mari bersama membangun Indonesia yang jauh lebih baik dengan taat aturan negara, salah satunya adalah kewajiban membayar pajak tepat waktu! Dari kita untuk kita juga kok!” tulis Awkarin, Rabu (31/3/2021).

Merespons unggahan tersebut, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo melalui Instagram mengucapkan terima kasih karena Awkarin sudah menjadi contoh yang baik sebagai salah satu wajib pajak yang taat pajak.

Sebagai informasi, berdasarkan pada catatan Ditjen Pajak (DJP) hingga hari ini, Rabu (31/3/2021) pukul 08.37 WIB, jumlah SPT yang masuk mencapai 10,5 juta. Jumlah tersebut terdiri atas 10,2 juta SPT wajib pajak orang pribadi dan 309.232 SPT wajib pajak badan.

Pada periode yang sama tahun lalu, jumlah SPT yang sudah masuk sebanyak 8,9 juta. Dengan demikian, jumlah SPT yang masuk hingga pagi tadi sudah mencatatkan kenaikan sekitar 18,3% secara tahunan.

Adapun jumlah SPT wajib pajak orang pribadi mencatatkan kenaikan 18,2% bila dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu 8,7 juta. Sementara itu, jumlah SPT wajib pajak badan mengalami peningkatan 19,8% karena jumlah SPT yang masuk pada periode yang sama tahun lalu 258.215.

DJP juga mencatat tren pemanfaatan e-filing sebagai instrumen penyampaian SPT Tahunan juga meningkat. Wajib pajak yang menyampaikan SPT melalui e-filing sebanyak 10,1 juta. Jumlah tersebut meningkat 17,9% bila dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu 8,6 juta. (kaw)

View this post on Instagram

A post shared by Karin Novilda - @Novilda.ID (@awkarin)

Baca Juga:

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir