INGGRIS

Aturan Pajak Bakal Direlaksasi, Negara Ini Beberkan Konsekuensinya

Dian Kurniati | Senin, 20 November 2023 | 14:00 WIB
Aturan Pajak Bakal Direlaksasi, Negara Ini Beberkan Konsekuensinya

Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt. (foto: fov.uk)

LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris mengingatkan masyarakat bahwa rencana pemotongan pajak bakal menimbulkan dampak terhadap alokasi anggaran sosial.

Menteri Keuangan Jeremy Hunt mengatakan pemerintah saat ini dapat menurunkan beberapa tarif pajak. Namun, lanjutnya, kebijakan pemotongan pajak bakal berdampak pada berkurangnya alokasi untuk kesejahteraan rakyat.

"Tidak ada cara mudah untuk mengurangi beban pajak. Yang perlu kita lakukan adalah mengambil keputusan sulit untuk mereformasi kebijakan kesejahteraan rakyat," katanya, dikutip pada Senin (20/11/2023).

Baca Juga:
NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Hunt menuturkan perekonomian Inggris telah berubah arah karena pemerintah mulai memikirkan untuk memberikan keringanan pajak. Pemberian keringanan pajak ini juga sejalan dengan angka inflasi yang mulai menurun.

Pemerintahan Konservatif yang dipimpin Perdana Menteri Rishi Sunak telah berupaya menjaga geliat ekonomi dalam setahun terakhir. Beberapa tantangan ekonomi yang sempat dihadapi sejauh ini antara lain pandemi, Brexit, dan invasi Rusia ke Ukraina.

Pemerintah juga belajar dari pengalaman Liz Truss yang lengser dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris karena kebijakan pajak yang gegabah.

Baca Juga:
Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Pada masa awal kepemimpinannya pada 2022, Truss memangkas tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 45% menjadi 40%, membatalkan kenaikan tarif PPh badan dari 19% menjadi 25%, serta menurunkan tarif terendah PPh orang pribadi dari 20% menjadi 19%.

Sayang, kebijakan pajak tersebut justru direspons negatif oleh pasar. Hal tersebut tercermin dari yield obligasi pemerintah yang melonjak sehingga Bank of England harus melakukan intervensi.

Inflasi Inggris sempat mencapai 11% pada akhir tahun lalu. Laju inflasi berangsur turun menjadi 4,6% pada Oktober 2023, meski masih di atas target Bank of England sebesar 2%.

Baca Juga:
Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Di tengah laju inflasi yang tinggi tersebut, perekonomian hampir tidak tumbuh dan jutaan orang mengalami kesulitan.

Beberapa kebijakan pajak yang dipertimbangkan pemerintah antara lain keringanan pajak bagi dunia usaha dan pemilik properti.

"Tanpa mendahului keputusan yang saya dan perdana menteri buat, ini adalah pernyataan musim gugur untuk mendorong pertumbuhan. Ini adalah titik balik bagi perekonomian," ujar Hunt seperti dilansir apnews.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses