INGGRIS

Aturan Pajak Bakal Direlaksasi, Negara Ini Beberkan Konsekuensinya

Dian Kurniati | Senin, 20 November 2023 | 14:00 WIB
Aturan Pajak Bakal Direlaksasi, Negara Ini Beberkan Konsekuensinya

Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt. (foto: fov.uk)

LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris mengingatkan masyarakat bahwa rencana pemotongan pajak bakal menimbulkan dampak terhadap alokasi anggaran sosial.

Menteri Keuangan Jeremy Hunt mengatakan pemerintah saat ini dapat menurunkan beberapa tarif pajak. Namun, lanjutnya, kebijakan pemotongan pajak bakal berdampak pada berkurangnya alokasi untuk kesejahteraan rakyat.

"Tidak ada cara mudah untuk mengurangi beban pajak. Yang perlu kita lakukan adalah mengambil keputusan sulit untuk mereformasi kebijakan kesejahteraan rakyat," katanya, dikutip pada Senin (20/11/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Hunt menuturkan perekonomian Inggris telah berubah arah karena pemerintah mulai memikirkan untuk memberikan keringanan pajak. Pemberian keringanan pajak ini juga sejalan dengan angka inflasi yang mulai menurun.

Pemerintahan Konservatif yang dipimpin Perdana Menteri Rishi Sunak telah berupaya menjaga geliat ekonomi dalam setahun terakhir. Beberapa tantangan ekonomi yang sempat dihadapi sejauh ini antara lain pandemi, Brexit, dan invasi Rusia ke Ukraina.

Pemerintah juga belajar dari pengalaman Liz Truss yang lengser dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris karena kebijakan pajak yang gegabah.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Pada masa awal kepemimpinannya pada 2022, Truss memangkas tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 45% menjadi 40%, membatalkan kenaikan tarif PPh badan dari 19% menjadi 25%, serta menurunkan tarif terendah PPh orang pribadi dari 20% menjadi 19%.

Sayang, kebijakan pajak tersebut justru direspons negatif oleh pasar. Hal tersebut tercermin dari yield obligasi pemerintah yang melonjak sehingga Bank of England harus melakukan intervensi.

Inflasi Inggris sempat mencapai 11% pada akhir tahun lalu. Laju inflasi berangsur turun menjadi 4,6% pada Oktober 2023, meski masih di atas target Bank of England sebesar 2%.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Di tengah laju inflasi yang tinggi tersebut, perekonomian hampir tidak tumbuh dan jutaan orang mengalami kesulitan.

Beberapa kebijakan pajak yang dipertimbangkan pemerintah antara lain keringanan pajak bagi dunia usaha dan pemilik properti.

"Tanpa mendahului keputusan yang saya dan perdana menteri buat, ini adalah pernyataan musim gugur untuk mendorong pertumbuhan. Ini adalah titik balik bagi perekonomian," ujar Hunt seperti dilansir apnews.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja