INGGRIS

Aturan Pajak Bakal Direlaksasi, Negara Ini Beberkan Konsekuensinya

Dian Kurniati | Senin, 20 November 2023 | 14:00 WIB
Aturan Pajak Bakal Direlaksasi, Negara Ini Beberkan Konsekuensinya

Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt. (foto: fov.uk)

LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris mengingatkan masyarakat bahwa rencana pemotongan pajak bakal menimbulkan dampak terhadap alokasi anggaran sosial.

Menteri Keuangan Jeremy Hunt mengatakan pemerintah saat ini dapat menurunkan beberapa tarif pajak. Namun, lanjutnya, kebijakan pemotongan pajak bakal berdampak pada berkurangnya alokasi untuk kesejahteraan rakyat.

"Tidak ada cara mudah untuk mengurangi beban pajak. Yang perlu kita lakukan adalah mengambil keputusan sulit untuk mereformasi kebijakan kesejahteraan rakyat," katanya, dikutip pada Senin (20/11/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Hunt menuturkan perekonomian Inggris telah berubah arah karena pemerintah mulai memikirkan untuk memberikan keringanan pajak. Pemberian keringanan pajak ini juga sejalan dengan angka inflasi yang mulai menurun.

Pemerintahan Konservatif yang dipimpin Perdana Menteri Rishi Sunak telah berupaya menjaga geliat ekonomi dalam setahun terakhir. Beberapa tantangan ekonomi yang sempat dihadapi sejauh ini antara lain pandemi, Brexit, dan invasi Rusia ke Ukraina.

Pemerintah juga belajar dari pengalaman Liz Truss yang lengser dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris karena kebijakan pajak yang gegabah.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Pada masa awal kepemimpinannya pada 2022, Truss memangkas tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 45% menjadi 40%, membatalkan kenaikan tarif PPh badan dari 19% menjadi 25%, serta menurunkan tarif terendah PPh orang pribadi dari 20% menjadi 19%.

Sayang, kebijakan pajak tersebut justru direspons negatif oleh pasar. Hal tersebut tercermin dari yield obligasi pemerintah yang melonjak sehingga Bank of England harus melakukan intervensi.

Inflasi Inggris sempat mencapai 11% pada akhir tahun lalu. Laju inflasi berangsur turun menjadi 4,6% pada Oktober 2023, meski masih di atas target Bank of England sebesar 2%.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Di tengah laju inflasi yang tinggi tersebut, perekonomian hampir tidak tumbuh dan jutaan orang mengalami kesulitan.

Beberapa kebijakan pajak yang dipertimbangkan pemerintah antara lain keringanan pajak bagi dunia usaha dan pemilik properti.

"Tanpa mendahului keputusan yang saya dan perdana menteri buat, ini adalah pernyataan musim gugur untuk mendorong pertumbuhan. Ini adalah titik balik bagi perekonomian," ujar Hunt seperti dilansir apnews.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra