AMERIKA SERIKAT

Ada Usulan Pajak Kekayaan, Yellen: Sangat Rumit untuk Diterapkan

Muhamad Wildan | Jumat, 05 Maret 2021 | 17:00 WIB
Ada Usulan Pajak Kekayaan, Yellen: Sangat Rumit untuk Diterapkan

Menteri Keuangan AS Janet Yellen. (foto: AFP/financial times)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Usulan pajak kekayaan oleh Senator AS dari Partai Demokrat Elizabeth Warren ditolak oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen lantaran dianggap rumit untuk dapat dilaksanakan.

Yellen mengatakan pajak kekayaan yang diusung oleh Warren di parlemen pada Ultra Millionaire Tax Act sangat rumit untuk dilaksanakan sehingga Presiden AS Joe Biden tidak berencana mengenakan untuk jenis pajak baru tersebut.

"Pajak kekayaan sempat menjadi bahan diskusi pada level eksekutif. Namun, Biden tidak berencana untuk mengenakan pajak kekayaan tersebut," katanya, dikutip Jumat (5/3/2021).

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Sementara itu, White House Press Secretary Jen Psaki menuturkan presiden menginginkan orang kaya dan korporasi besar membayar pajak lebih adil dan proporsional. Untuk itu, eksekutif terbuka untuk berkoordinasi dengan parlemen dalam membahas kebijakan pajak yang tepat.

"Terdapat banyak ide dan agenda perpajakan yang disiapkan. Biden berkomitmen untuk bekerja sama dengan Warren dan anggota senat dan kongres lainnya," tuturnya seperti dilansir cnn.com.

Bila pajak kekayaan yang diusung Warren diterapkan, kekayaan bersih dari US$50 juta hingga US$1 miliar bakal dikenai tarif 2%. Bila kekayaan bersih lebih dari US$1 miliar, akan ada pajak tambahan sebesar 1% atas kekayaan di atas threshold tersebut.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Dengan skema tarif yang diusung oleh Warren, diperkirakan akan 100.000 rumah tangga yang harus menanggung pajak tersebut. Potensi penerimaan dari pajak kekayaan versi Warren diprediksi senilai US$3 triliun atau setara dengan Rp42.972 triliun dalam satu dekade.

Skema pajak kekayaan usulan Warren sudah sejak lama diusung oleh senator tersebut. Pajak kekayaan adalah wacana utama dalam kampanye Warren ketika masih menjadi bakal calon presiden Partai Demokrat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?