Awasi Pajak Orang Kaya RI, World Bank Sarankan Bentuk Unit Khusus

JAKARTA, DDTCNews – World Bank mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki aturan pengenaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak kaya.

Berdasarkan laporan World Bank berjudul Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2021, Indonesia perlu merevisi lapisan penghasilan kena pajak dan tarif PPh orang pribadi yang saat ini berlaku.

"Mengubah agar tarif tertinggi juga berlaku atas lapisan penghasilan yang lebih rendah, tingkatkan tarif pada lapisan penghasilan tertinggi, dan tingkatkan pengawasan terhadap orang-orang terkaya," tulis World Bank dalam laporan tersebut, dikutip Kamis (17/6/2021).

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh mengatur tarif pajak tertinggi sebesar 30% dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta. World Bank mengusulkan tarif sebesar 30% tersebut juga dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak yang lebih rendah dari Rp500 juta.

World Bank juga menilai perlu ada pengenaan PPh orang pribadi dengan tarif yang lebih tinggi dari 30%. Selain itu, lembaga yang bermarkas di Washington, AS ini juga mendorong adanya peningkatan pengawasan terhadap orang-orang kaya.

World Bank mengusulkan Pemerintah Indonesia untuk membuat unit khusus yang mengawasi orang kaya atau ultra high wealth individual. Langkah ini diperlukan untuk menciptakan sistem PPh yang lebih progresif.

Pemerintah Indonesia juga diimbau untuk lebih intensif dalam menjangkau wajib pajak pemberi kerja dalam memotong dan membayar pajak. Menurut World Bank, hal itu diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saat ini, Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 30% menjadi 35% melalui RUU KUP. Nanti, tarif PPh orang pribadi sebesar 35% ini dikenakan atas penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Selain itu, lapisan penghasilan kena pajak akan bertambah dari 4 layer menjadi 5 layer. (rig)