Pentingnya Koordinasi Lintas Lembaga pada Masa Pandemi

ORGANISATION of Economic Co-operation and Development (OECD) melalui Forum on Tax Administration (FTA) pada Juli 2020 merilis laporan mengenai perluasan peran otoritas pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah pusat dalam rangka penanganan Covid-19.

Adanya perluasan peran tersebut merupakan respons atas kebutuhan perbaikan tatanan administrasi ke arah yang lebih fleksibel dan cepat tanggap. Secara garis besar, terdapat tiga perluasan peran otoritas pajak di masa pandemi.

Pertama, perluasan peran terkait pendampingan finansial yang diberikan terhadap masyarakat umum dan pelaku usaha. Kedua, perluasan peran terkait penyediaan jasa pelayanan yang dilakukan pegawai pajak. Ketiga, perluasan peran terkait penyediaan informasi melalui adanya pembagian informasi atau pemanfaatan informasi yang didapatkan dari analisis data internal.

Adapun pendampingan finansial dapat berupa dukungan finansial terhadap masyarakat umum, seperti pemberian tunjangan pengangguran, tunjangan penghasilan, serta bantuan langsung. Di sisi lain, pemberian subsidi terhadap pemberi kerja ataupun perusahaan dimaksudkan untuk melindungi pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus memberikan perlindungan terhadap perusahaan.

Tabel berikut memperlihatkan perluasan peran otoritas pajak di 14 negara yang mencakup dukungan finansial, penyediaan jasa pelayanan, atau penyediaan informasi untuk mendukung langkah pemerintah pusat dalam memitigasi dampak pandemi.

Sebanyak 9 dari 14 negara (64,3%) otoritas pajaknya bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya dalam hal memberikan informasi penting terkait dengan wajib pajak orang pribadi atau badan untuk penanganan Covid-19.

Di Georgia, otoritas pajak bekerja sama dengan Badan Ketenagakerjaan dalam memutuskan individu-individu yang berhak menerima kompensasi bulanan selama enam bulan dari pemerintah. Menariknya, di Amerika Serikat, otoritas pajak setempat bekerja sama dengan otoritas kesehatan dalam memetakan penyebaran wabah sekaligus mendampingi pemerintah dalam menetapkan area kebijakan.

Tak hanya itu, otoritas pajak di Rusia menyediakan informasi terkait usaha kecil menengah (UKM) yang telah mengajukan permohonan kredit maupun subsidi pajak yang dapat mengurangi jumlah penyetoran pemotongan pajak penghasilan (PPh) karyawan kepada pemerintah.

Di sisi lain, terdapat 6 negara (42,8%) yang otoritas pajaknya juga turut membantu pemerintah dalam memberikan dukungan finansial terhadap masyarakat. Di Kanada, Canada Revenue Agency (CRA) bersama lembaga pemerintah lainnya menyalurkan tunjangan terhadap masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat Covid-19 yang dinamakan Canada Emergency Response Benefit. Selain itu, CRA juga menyediakan bantuan terhadap para lulusan sekolah yang tidak dapat menemukan pekerjaan melalui Canada Emergency Student Benefit Programme.

Selain itu, sebanyak 42,8% juga menawarkan jasa layanan yang bermanfaat dalam menangani pandemi. Otoritas pajak di Georgia membantu pemerintah dalam menjawab pertanyaan terkait dengan regulasi baru pemerintah melalui sambungan hotline yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Otoritas pajak di Irlandia juga mengalokasikan pegawainya untuk mendukung otoritas kesehatan melalui penelusuran kontak fisik, analisis data, dan kegiatan riset.

Sementara itu, otoritas pajak di Kanada, Irlandia, Israel, Finlandia, Malaysia, dan Swedia mendampingi pemerintah dalam pemberian subsidi terhadap pemberi kerja dan perusahaan. Pada intinya, pemberian subsidi pemberi kerja menyasar pada perlindungan tenaga kerja yang semakin rawan mengalami PHK. Di sisi lain, pemberian subsidi perusahaan lebih menyasar pada kelancaran arus kas dan beban perusahaan, khususnya pada perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan UKM.

Rilis OECD ini tentunya memberikan gambaran akan pentingnya koordinasi lintas lembaga di suatu negara dalam menghadapi suatu isu nasional maupun global. Terlebih, otoritas pajak memiliki data-data yang terbilang cukup krusial dan relevan untuk dimanfaatkan sebagai alat pendukung kepentingan yang lebih luas lagi dan bukan hanya di tatanan pajak.*