KETUA UMUM WARUNG NUSANTARA MUKRONI

'Pengusaha Warteg Masih Awam Soal Pajak'

Redaksi DDTCNews | Minggu, 02 Januari 2022 | 11:08 WIB
'Pengusaha Warteg Masih Awam Soal Pajak'

PANDEMI Covid-19 berdampak luas terhadap semua sektor ekonomi, tidak terkecuali bisnis warung tegal alias warteg. Hal tersebut dirasakan betul oleh Ketua Umum Warung Nusantara (Kowantara) Mukroni.

Pria asal Brebes ini menyampaikan bisnis kuliner seperti warteg perlu menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Saat ini, bisnis warteg sudah mulai merambah saluran digital untuk memperluas jangkauan pasar seiring dengan pembatasan interaksi sosial

Mukroni yang sempat diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara pada September 2021 silam juga menjelaskan kondisi bisnis warteg, termasuk menyinggung soal insentif pajak. Berikut kutipan wawancara DDTCNews dengan Mukroni.

Sudah berapa lama Anda bergelut pada bisnis kuliner warteg ini?
Saat kuliah di Universitas Brawijaya Malang, saya aktif menjadi pengurus Koperasi Mahasiswa atau Kopma di UB. Melayani anggota yang kebanyakan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti fotokopi, alat tulis, buku, dan lainnya.

Selesai kuliah, saya bekerja di Jakarta. Saya sering berinteraksi dengan teman-teman asal Tegal dan Brebes yang berprofesi sebagai pedagang warteg. Beberapa kali dialog dan rembuk, Kowartara atau Koperasi Warteg Nusantara terbentuk pada 2011.

Ini merupakan gerakan ekonomi bersama atau gotong royong untuk menyejahterakan anggotanya dengan melayani anggota dengan harga yang kompetitif. Jadi, prinsipnya koperasi. Ini juga sejalan dengan basis keilmuan saja yang berkaitan dengan filosofi koperasi.

Seperti apa perubahan yang dirasakan Anda selaku pengusaha warteg saat ini?
Pandemi mempunyai dampak besar bagi pelaku usaha makanan seperti warteg karena adanya social distancing. Untuk itu, perlu ada perubahan dalam banyak hal dalam menjalankan bisnis. Perubahan tersebut antara lain pada sisi marketing yang biasanya offline.

Sekarang pola offline seperti itu perlu dirubah ke arah digitalisasi. Kami sekarang mulai melakukan upaya marketing melalui internet dan saluran online lainnya.

Bagaimana prospek dan dinamika UMKM khususnya warteg di Indonesia?
Kami ingin bersama membangun UMKM yang kuat dan saling sharing kemanfaatan. Melalui wadah Kowartara, diharapkan menjadi sinergi positif untuk sesama UMKM.

Saya berharap Kowantara dapat menjadi koperasi yang bisa memenuhi kebutuhan anggotanya, baik dari permodalan, bahan baku, dan kebutuhan lainnya dengan mengikuti perkembangan teknologi yang sudah mencapai era industri 4.0.

Anda sempat ke Istana Negara bertemu presiden, apa yang dibicarakan?
Kami selaku asosiasi pedagang meminta pemerintah melindungi UMKM. Sektor usaha ini mengalami tekanan berat akibat pandemi. Kami meminta pemerintah dapat mempermudah akses modal dan bantuan lainnya lantaran omzet usaha terus menurun.

Sejak 2020, pandemi Covid-19 sudah menyebabkan banyak UMKM tutup usaha, termasuk warteg.

Pemerintah telah memberikan insentif pajak untuk UMKM selama ini, menurut Anda?
Kami menyambut baik insentif pajak yang sudah diberikan pemerintah. Pada situasi seperti ini, tentu kami meminta pajak tidak memberatkan UMKM. Apalagi, untuk yang baru berusaha. Nanti kalau UMKM sudah kuat, barulah UMKM membantu negara dengan membayar pajak.

Adakah pengalaman menarik berurusan dengan pajak?
Ya, sekarang pribadi-pribadi pengusaha warteg dalam menjalankan usaha sudah diwajibkan untuk mendapatkan NPWP.

Menurut saya, kebijakan ini perlu sosialisasi yang lebih masif lagi kepada pedagang. Mereka masih awam soal pajak. Kami juga melihat masih banyak pedagang warteg yang nantinya punya NPWP, tetapi malah takut dipajakin.

Di luar rutinitas kerja, kegiatan apa yang Anda lakukan?
Sekarang saya sering ikut kegiatan pengajian, silahturahmi dengan teman-teman warteg dan UMKM lainnya untuk menambah ilmu dan pengalaman. Saya juga punya hobi yang sering dilakukan seperti membaca buku dan traveling.

Apa definisi sukses menurut Anda?
Sukses menurut saya ketika kita bisa bermanfaat untuk sesama, saling menolong, dan bekerja sama sehingga kita sukses bersama. Bukan sendiri-sendiri yang sukses. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

BERITA PILIHAN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja