KEBIJAKAN PAJAK

Mengupas Fondasi Filosofis Hukum Perpajakan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 Oktober 2020 | 16:34 WIB
Mengupas Fondasi Filosofis Hukum Perpajakan

HUKUM perpajakan merupakan landasan penyelenggaraan kegiatan perpajakan di setiap negara. Keberadaannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada subjek pajak dan otoritas pajak mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Namun, berbagai pertanyaan mengenai hukum perpajakan kerap bermunculan di kalangan masyarakat, khususnya terkait dengan tujuan dan bagaimana dampak implementasinya pada penyelenggaraan kegiatan perpajakan.

Dari sekian banyak pertanyaan, agaknya hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai filosofis hukum perpajakan tidak banyak dibahas di berbagai literasi. Misal, seperti apa tatanan yang ingin diwujudkan dari segi normatif, etika, atau moral? Bagaimana juga impelementasinya terhadap kegiatan perpajakan di suatu negara?

Baca Juga:
Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Untuk menelusuri secara lebih mendalam atas hal tersebut, buku berjudul Philosophical Foundations of Tax Law yang disusun Monica Bhandari ini merupakan pilihan yang tepat dalam mengeksplorasi nilai-nilai filosofis yang dimaksud.

Dalam buku tersebut, penulis mengemukakan pertentangan atas anggapan perspektif filosofis tentang hukum pajak hanya bersifat abstrak dan akademis. Secara garis besar, pembaca diajak untuk melihat bagaimana praktik dari permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Di bagian awal, penulis memberikan pemahaman mendasar atas bagaimana suatu sistem pajak berfungsi dengan memerhatikan hal-hal yang dibutuhkan oleh sistem perpajakan, tata cara pemungutan pajak, serta kontribusi wajib pajak pada sistem tersebut. Selain itu, terdapat pula justifikasi pemungutan pajak beserta penegakannya yang dilihat dari segi historis.

Baca Juga:
DDTC Gelar Temu Kontributor Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran

Selanjutnya, pembahasan beralih ke beberapa permasalahan dalam perpajakan seperti adanya kaidah-kaidah yang dapat merugikan penerapan kegiatan perpajakan serta menguak adanya potensi penghindaran pajak yang dilakukan beberapa oknum.

Tak ketinggalan, penulis menyajikan solusi berdasarkan pendapat John Prebble QC—seorang profesor hukum—mengenai prinsip pengecualian kontradiksi dan aturan anti-penghindaran pajak dalam hukum perpajakan pada umumnya.

Penulis cenderung memfokuskan pada tahap praktik dari dasar-dasar filosofis, yaitu prinsip-prinsip umum mengenai rancangan dan mekanisme sistem perpajakan. Penulis juga memberikan pemahaman terkait dengan pajak penghasilan dan bagaimana seharusnya pajak tersebut diterapkan.

Baca Juga:
Download! PDF Buku Baru DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Selain itu, penulis menyoroti ancaman terhadap pajak penghasilan di tingkat global. Para ahli dan para akademisi memperdebatkan jika segala hal yang mengusik perspektif keadilan atas pajak penghasilan perlu untuk dihilangkan.

Buku ini juga menyasar area tertentu seperti pemajakan kekayaan dan properti. Dalam buku itu dijelaskan kekayaan dan konsep terkait dengan properti merupakan hal yang fundamental dalam mempertimbangkan landasan filosofis hukum perpajakan.

Secara keseluruhan, setiap pembahasan dalam buku ini menyatukan beberapa topik utama dalam membuka dasar filosofis hukum perpajakan. Penjabarannya pun setidaknya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok bahasan.

Baca Juga:
Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Menariknya lagi, setiap uraian permasalahan yang dipaparkan menyebutkan beberapa ahli di bidang perpajakan. Untuk itu, pembaca dapat melihat dan memahami berbagai permasalahan yang disajikan dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Terlebih, buku ini mendorong pembaca untuk berpikir bagaimana sistem perpajakan harus bergerak maju di dunia modern—berlandaskan dasar filosofis yang kuat—untuk mewujudkan sistem perpajakan yang praktis.

Buku ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi, ekonom, serta aparat pemerintahan saja, tapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Tertarik membaca buku ini? Anda bisa membaca langsung di DDTC Library.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Senin, 21 Oktober 2024 | 15:30 WIB HUT KE-17 DDTC

DDTC Gelar Temu Kontributor Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran

Senin, 21 Oktober 2024 | 12:30 WIB KPP PRATAMA NATAR

Kurang Kooperatif, Saldo Rekening Penunggak Pajak Dipindahbukukan

Jumat, 18 Oktober 2024 | 10:45 WIB HUT KE-17 DDTC

Download! PDF Buku Baru DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja