Berita > Infografis
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Hitung PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Baru

Archie Teapriangga | Minggu, 24 Januari 2021 | 11:00 WIB
Cara Hitung PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Baru
Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : infografis pajak , pph pasal 25 , wajib pajak orang pribadi
KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

25 Januari 2021 | 13:15 WIB

mau tanya, untuk biaya pengurangan Rp 90jt itu bagaimana ya menghitungnya? Terima kasih

ARTIKEL TERKAIT
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Tahapan Pendahuluan untuk Transaksi Jasa dalam Penerapan PKKU
Selasa, 24 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tahapan Pendahuluan untuk Transaksi Jasa dalam Penerapan PKKU

BERITA PILIHAN
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan
Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?
Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

TERPOPULER
1
INFOGRAFIS PAJAK Template XML dan Converter Excel ke XML yang Tersedia di Laman DJP
2
INFOGRAFIS PAJAK Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
3
INFOGRAFIS PAJAK Kantor Virtual sebagai Tempat PKP Dikukuhkan berdasarkan PMK 81/2024
4
INFOGRAFIS PAJAK 15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025
5
INFOGRAFIS PAJAK Hal-Hal yang Perlu Kamu Tahu Soal Insentif Pajak UMKM 2025
TERBARU
1
KPP PRATAMA BENGKULU SATU Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi
2
KILAS BALIK 2024 Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar
3
CORETAX SYSTEM Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru
4
PROVINSI JAWA TIMUR Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
5
ADMINISTRASI PAJAK PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?