FILIPINA

Biayai Belanja Kesehatan, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Lotre

Dian Kurniati | Minggu, 17 September 2023 | 10:00 WIB
Biayai Belanja Kesehatan, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Lotre

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina mengusulkan penurunan tarif pajak lotre dalam RUU Promosi Efisiensi Pasar Modal.

Ketua Komite Keuangan DPR Jose Salceda mengatakan penurunan tarif pajak bertujuan membuat kegiatan ekonomi ini makin diminati. Selain itu, ada pula usulan untuk menurunkan tarif pajak pada tiket undian.

"Tarif yang wajar atas kemenangan lotre dan tiket undian akan membantu menambah penerimaan untuk Program Perawatan Kesehatan Universal dan program-program kesehatan prioritas lainnya," katanya, dikutip pada Minggu (17/9/2023).

Baca Juga:
Hal-Hal yang Bakal Diteliti saat WP Ajukan Pengembalian Pendahuluan

Salceda menuturkan Komite Keuangan DPR telah menyetujui pengesahan RUU Promosi Efisiensi Pasar Modal. Materi pada RUU tersebut juga tidak terbatas pada usulan penurunan tarif pajak atas transaksi saham di bursa efek, dari 0,6% menjadi hanya 0,1%.

Dia menjelaskan RUU tersebut akan menurunkan tarif pajak atas kemenangan lotre yang dibayarkan Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) senilai di atas PHP10.000 atau Rp2,7 juta. Tarif pajak akan turun dari 20% menjadi 10%.

“Atas kemenangan lotre di bawah PHP10,000 akan dikecualikan dari pajak,” sebut pemerintah.

Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Pensiun yang Tak Tercakup Pajak Minimum Global

Kemudian, RUU Promosi Efisiensi Pasar Modal juga memuat ketentuan penurunan tarif pajak stempel dokumenter (DST) pada tiket lotre PCSO dan taruhan pacuan kuda. Tarif pajak ini pun akan dari saat ini 20% menjadi 10%.

Salceda menyebut RUU tersebut akan membantu meningkatkan daya saing Filipina dengan negara tetangganya. Untuk itu, pemerintah dan DPR akan memperluas definisi saham, menurunkan tarif pajak atas transaksi saham, serta mengurangi tarif pajak dividen.

"Bursa Efek Filipina memiliki 283 perusahaan yang terdaftar, sementara bursa saham lain di kawasan ini memiliki antara 425 dan 963 perusahaan," ujarnya seperti dilansir bworldonline.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Pensiun yang Tak Tercakup Pajak Minimum Global

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Januari 2025 | 12:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai?

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Pensiun yang Tak Tercakup Pajak Minimum Global

Rabu, 29 Januari 2025 | 10:00 WIB INPRES 1/2025

Jenis-Jenis Belanja yang Disasar Prabowo untuk Dilakukan Efisiensi

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Rabu, 29 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA CIMAHI

Cimahi Distribusikan SPPT PBB secara Elektronik Mulai Tahun Ini

Selasa, 28 Januari 2025 | 15:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat dan Bayar Deposit Pajak di Coretax DJP