FILIPINA

Biayai Belanja Kesehatan, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Lotre

Dian Kurniati | Minggu, 17 September 2023 | 10:00 WIB
Biayai Belanja Kesehatan, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Lotre

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina mengusulkan penurunan tarif pajak lotre dalam RUU Promosi Efisiensi Pasar Modal.

Ketua Komite Keuangan DPR Jose Salceda mengatakan penurunan tarif pajak bertujuan membuat kegiatan ekonomi ini makin diminati. Selain itu, ada pula usulan untuk menurunkan tarif pajak pada tiket undian.

"Tarif yang wajar atas kemenangan lotre dan tiket undian akan membantu menambah penerimaan untuk Program Perawatan Kesehatan Universal dan program-program kesehatan prioritas lainnya," katanya, dikutip pada Minggu (17/9/2023).

Baca Juga:
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Salceda menuturkan Komite Keuangan DPR telah menyetujui pengesahan RUU Promosi Efisiensi Pasar Modal. Materi pada RUU tersebut juga tidak terbatas pada usulan penurunan tarif pajak atas transaksi saham di bursa efek, dari 0,6% menjadi hanya 0,1%.

Dia menjelaskan RUU tersebut akan menurunkan tarif pajak atas kemenangan lotre yang dibayarkan Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) senilai di atas PHP10.000 atau Rp2,7 juta. Tarif pajak akan turun dari 20% menjadi 10%.

“Atas kemenangan lotre di bawah PHP10,000 akan dikecualikan dari pajak,” sebut pemerintah.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kemudian, RUU Promosi Efisiensi Pasar Modal juga memuat ketentuan penurunan tarif pajak stempel dokumenter (DST) pada tiket lotre PCSO dan taruhan pacuan kuda. Tarif pajak ini pun akan dari saat ini 20% menjadi 10%.

Salceda menyebut RUU tersebut akan membantu meningkatkan daya saing Filipina dengan negara tetangganya. Untuk itu, pemerintah dan DPR akan memperluas definisi saham, menurunkan tarif pajak atas transaksi saham, serta mengurangi tarif pajak dividen.

"Bursa Efek Filipina memiliki 283 perusahaan yang terdaftar, sementara bursa saham lain di kawasan ini memiliki antara 425 dan 963 perusahaan," ujarnya seperti dilansir bworldonline.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?