Banyak Investasi Bodong, Hotman Paris Sarankan DJP Bikin Divisi Khusus

JAKARTA, DDTCNews - Pengacara kondang Hotman Paris menyarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan ekstensifikasi wajib pajak dari praktik investasi ilegal atau investasi bodong.

Hotman Paris mengatakan tren kasus investasi ilegal belakangan ini terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Dia mencurigai adanya praktik penghindaran pajak melalui investasi bodong tersebut.

"Ada sebenarnya cara mencari duit lagi kita lihat kasus Indra Kenz, Doni Salmanan, dan Indosurya berapa puluh triliun itu uang-uang yang main di situ. Apakah sudah bayar pajak atau tidak," katanya saat menghadiri acara Spectaxcular 2022, Rabu (32/3/2022).

Menurut Hotman, terdapat dua sumber data yang bisa dimanfaatkan pemerintah melalui Ditjen Pajak (DJP) untuk menagih pajak para investor tersebut.

Pertama, data kasus-kasus investasi yang kini berada di pengadilan niaga berdasarkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kedua, data kasus investasi ilegal yang berada di Mabes Polri.

"Dalam berkas-berkas itu diceritakan berapa [uang] punya nasabah di situ. Nasabah ini tentu enggak bayar pajak. Kasus investasi bodong banyak sekali. Itu masukan dari saya," tuturnya.

Hotman juga menyarankan otoritas pajak dapat mengarahkan aparatnya untuk membuat divisi yang fokus pada praktik-praktik investasi.

"Sebenarnya kalau kantor DJP ada divisi khusus itu, itu merupakan sumber sasaran empuk bagi DJP," ujarnya. (rig)