PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, Penerbit Faktur Pajak Fiktif Ditangkap

Muhamad Wildan | Rabu, 03 Maret 2021 | 10:30 WIB
Rugikan Negara Rp20 Miliar, Penerbit Faktur Pajak Fiktif Ditangkap

Ilustrasi. (DDTCNews)

SERANG, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Banten menangkap seorang tersangka berinisial SM yang diduga menerbitkan faktur fiktif melalui tujuh perusahaan yakni PT MPS, PT TCS, PT YGS, PT CIP, PT MS, PT KSA, dan PT DGM.

Praktik penerbitan faktur pajak fiktif atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara senilai Rp20,7 miliar. Tersangka saat ini telah diserahkan oleh penyidik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan.

"Modus yang dilakukan adalah dengan menerbitkan faktur TBTS dengan cara mendirikan, membeli, atau menggunakan perusahaan penerbit faktur pajak TBTS tujuh perusahaan untuk dijual kepada perusahaan pengguna faktur pajak TBTS," sebut Kanwil DJP Banten, dikutip Rabu (3/3/2021).

Baca Juga:
Target Ekonomi 8% Diragukan, Prabowo Beri Instruksi ke Menteri-Pemda

Berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti. Tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada Kejari sejak Jumat (26/2/2021). Tersangka SM terancam penjara selama 2—6 tahun dengan denda 2–6 kali lipat jumlah pajak pada faktur.

Adapun atas perusahaan yang membeli faktur pajak fiktif dari tersangka SM, perusahaan-perusahaan tersebut wajib membayar PPN secara utuh beserta denda atas pajak yang kurang dibayar.

Kanwil DJP Banten menambahkan keberhasilan kanwil dalam menindak tindak pidana perpajakan ini tidak terlepas dari kerja sama otoritas pajak dengan aparat penegak hukum, yakni Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

"Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah provinsi Banten yang akan memberikan peringatan bagi para pelaku lainnya," kata Kanwil DJP Banten dalam keterangan resmi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

04 Maret 2021 | 10:27 WIB

Melalui fenomena ini, merefleksikan bahwa DJP perlu mengupayakan cara preventif untuk dapat menekan penerbitan faktur pajak fiktif. Diharapkan dengan adanya e-faktur 3.0 dapat membantu mengatasi isu ini.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 30 Desember 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Senin, 30 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Target Ekonomi 8% Diragukan, Prabowo Beri Instruksi ke Menteri-Pemda

Senin, 30 Desember 2024 | 17:30 WIB MAHKAMAH AGUNG

MA Berlakukan Hasil Rapat Pleno Kamar, Termasuk Soal Perkara Pajak

Senin, 30 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PPN

Tolak PPN 12 Persen, Rieke Diah Pitaloka Dipanggil MKD

BERITA PILIHAN
Senin, 30 Desember 2024 | 19:30 WIB KPP PMA SATU

PIC Bisa Tunjuk Karyawan untuk Akses Coretax DJP secara Spesifik

Senin, 30 Desember 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Senin, 30 Desember 2024 | 18:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Pencatatan dalam Kepabeanan dan Cukai?

Senin, 30 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Target Ekonomi 8% Diragukan, Prabowo Beri Instruksi ke Menteri-Pemda

Senin, 30 Desember 2024 | 17:30 WIB MAHKAMAH AGUNG

MA Berlakukan Hasil Rapat Pleno Kamar, Termasuk Soal Perkara Pajak

Senin, 30 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

Oktober 2024: Sri Mulyani Dilantik Lagi Jadi Menkeu, USKP Dievaluasi

Senin, 30 Desember 2024 | 16:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Kembali dari Luar Negeri, Hati-Hati Penipuan e-CD Lewat Link Palsu

Senin, 30 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PPN

Tolak PPN 12 Persen, Rieke Diah Pitaloka Dipanggil MKD

Senin, 30 Desember 2024 | 15:39 WIB KONSULTASI CORETAX

Segera Berlaku, Bagaimana Cara Login Coretax dan Masuk ke Role Access?

Senin, 30 Desember 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Mulai Masa Pajak Januari 2025, Rekam e-Faktur via Aplikasi Coretax