BERITA LELAYU

Jakob Oetama Berpulang, Ini Legacy-nya untuk Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 September 2020 | 16:59 WIB
Jakob Oetama Berpulang, Ini Legacy-nya untuk Pajak

Jakob Oetama (kanan), saat menjadi Pemimpin Redaksi Kompas (1965-2000). (Foto: Kompas)

JAKARTA, DDTCNews—Pendiri Grup Kompas Gramedia Jakob Oetama (88) berpulang pada Rabu (9/9/2020). Almarhum meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, pada pukul 13:05 WIB, dan dimakamkan Kamis (10/9/2020) di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta.

Bertindak selaku inspektur upacara pemakaman adalah mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Sejumlah tokoh nasional mulai dari Presiden, mantan Presiden, juga ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah menyampaikan ucapan bela sungkawa.

Jakob Oetama adalah jurnalis senior dan tokoh pers nasional. Ia lahir pada 27 September 1931 di Desa Jowahan, Borobudur, Jawa Tengah. Awalnya cita-citanya menjadi guru seperti ayahnya. Cita-citanya itu kesampaian. Sebelum menjadi wartawan, Jakob sempat menjadi guru di sejumlah sekolah.

Baca Juga:
Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

“Itu beliau mengajar sudah mapan. Tapi kemudian diprovokasi Pastor JW Oudejans OFM, Pemimpin Umum Penabur. Yang jadi guru sudah banyak, wartawan sedikit,” kata Ninok Leksono, Rektor Universitas Multimedia Nusantara yang juga wartawan senior Kompas, dalam breaking news Kompas TV, Rabu (9/9/2020).

Ia sempat mengajar di SMP Mardi Yuwana Cipanas (1952), Sekolah Guru Bagian B Lenteng Agung, dan SMP Van Lith Jakarta (1955). Setelah itu, ia menjadi redaktur Majalah Penabur (1955), lalu mendirikan Majalah Intisari bersama kawannya, Petrus Kanisius Ojong (1963).

Bersama PK Ojong pula, Jakob yang biasa dipanggil Pak J-O, kodenya dalam penulisan berita dan satu-satunya yang dipanggil ‘Pak’ di Kompas, lalu mendirikan Kompas pada 1965, koran yang kelak jadi koran terbesar se-Indonesia dengan moto Amanat Hati Nurani Rakyat.

Baca Juga:
Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Kini, Intisari dan Kompas berkembang jadi Grup Kompas Gramedia, konglomerasi media terbesar di Tanah Air. Grup ini menampung 22 ribu pegawai dengan berbagai usaha seperti media cetak, online, televisi, radio, hotel, percetakan, penerbit, toko buku, universitas, event organizer, dan produsen tisu.

Joseph Osdar, wartawan senior Kompas, dalam breaking news itu juga mengaku, pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono, ia pernah dipanggil ke ruangan Pak JO. “Tadi Bu Sri Mulyani bilang begini, pajaknya Pak Jakob ini begini [sambil mengangkat dua jempolnya],” kata Osdar mengutip Jakob.

Lilik Oetama, Presiden Direktur Kompas Gramedia sekaligus anak kedua Jakob, memberi kesaksian. “Bapak selalu berpesan, kita harus bayar pajak, karena pajak itu untuk negara, dan negara itu untuk masyarakat, bisa berupa pembangunan, infrastuktur. Sampai sekarang masih kita ikuti pesan itu,” katanya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

10 September 2020 | 21:36 WIB

Tapi msh byk perusahaan di bankrutkan oleh pajak dengan SKPKB yg diluar logika eko nomi. Cth omzet 600 juta disuruh byr pajak 550juta dgn SKPKB dan STP nya. Prihatin sekali UU perpajakan masih mengeluarkan kebijakan yg memberatkan kalangan pengusaha dgn hasil pemeriksaan diluar logika ekonomi.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT