UPAH MINIMUM PROVINSI

Waduh, Ada 3 Provinsi yang Tetapkan Upah Minimum Tidak Sesuai Aturan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 23 November 2023 | 11:11 WIB
Waduh, Ada 3 Provinsi yang Tetapkan Upah Minimum Tidak Sesuai Aturan

Sejumlah pekerja berjalan pulang di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan Upah Minimun Provinsi (UMP) untuk tahun 2024 sebesar 3,38 persen atau senilai Rp165.583 dari Rp 4,9 juta menjadi Rp 5.067.381. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah pusat mengapresiasi gubernur yang telah menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023, penetapan dan pengumuman UMP harus dilakukan paling lambat Selasa (21/11/2023).

Hingga Kamis (23/11/2023) sudah 34 provinsi yang menetapkan UMP. Masih ada 4 provinsi yang belum mengumumkan kenaikan UMP. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 3 provinsi yang menetapkan kenaikan UMP tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Terdapat 3 provinsi yang menetapkan UMP 2024 tidak sesuai dengan ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 51/2023," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Kamis (23/11/2023).

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Ida mengatakan, Kementerian Dalam Negeri nantinya akan melakukan pembinaan terhadap ketiga provinsi tersebut. Tak cuma itu, akan ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada ketiga provinsi apabila terbukti melanggar ketentuan pengupahan.

Kendati begitu, menaker tidak memerinci provinsi mana saja yang disebut melanggar ketentuan penetapan UMP tersebut. Di sisi lain, beberapa provinsi yang belum juga menetapkan UMP, antara lain Maluku, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

"Provinsi yang belum menetapkan upah minimumnya kami harap dapat segera menetapkan upah minimum," ujar Ida.

Baca Juga:
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar

Sebelumnya, menaker sudah mengingatkan seluruh gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan kenaikan UMP 2024 paling telat pada Selasa (21/11/2023). Sementara itu, penetapan dan pengumuman upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan dilakukan paling lambat pada Kamis (30/11/2023).

Setidaknya ada 3 hal yang perlu dijalankan oleh kepala daerah dalam menjalankan substansi PP 51/2023. Pertama, angka upah minimum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Hal ini menghindari pengupahan murah bagi pekerja.

Kedua, penghitungan kenaikan upah minimum mempertimbangkan variabel utama, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan α (alfa).

Ketiga, pengupahan untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan instrumen struktur skala upah (SUSU). (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Minggu, 22 Desember 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Sabtu, 21 Desember 2024 | 12:01 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

PPN Tetap Naik Jadi 12% Per Januari 2025, PPh Final UMKM Diperpanjang

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra