PMK 66/2023

PPN dalam Sewa Apartemen juga Dibayar Perusahaan? Ini Perlakuannya

Redaksi DDTCNews | Rabu, 16 Agustus 2023 | 14:26 WIB
PPN dalam Sewa Apartemen juga Dibayar Perusahaan? Ini Perlakuannya

Ilustrasi. Ratusan bendera Merah Putih terpasang di balkon Apartemen Taman Rasuna, Kompleks Episentrum, Jakarta, Kamis (10/8/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt.

JAKARTA, DDTCNews – Pajak pertambahan nilai (PPN) terkait dengan biaya sewa tempat tinggal, termasuk apartemen, turut diperhitungkan dalam nilai penggantian/imbalan dalam bentuk kenikmatan dari perusahaan untuk karyawannya.

Contact center Ditjen Pajak (DJP) mengatakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) PMK 66/2023, penentuan nilai atas kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan.

“Apabila atas PPN tersebut termasuk jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi … maka termasuk nilai penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan,” tulis Kring Pajak di Twitter, dikutip pada Rabu (16/8/2023).

Baca Juga:
Trump Siapkan Retaliasi terhadap Negara yang Terapkan Pajak Digital

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 66/2023, terdapat pengecualian dari objek PPh atas fasilitas tempat tinggal dengan batasan tertentu. Pertama, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama), antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak.

Kedua, tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual), antara lain apartemen atau rumah tapak. Untuk fasilitas tempat tinggal pada kelompok ini, ada 2 syarat pengecualian dari objek PPh-nya.

Pertama, fasilitas tempat tinggal itu diterima atau diperoleh pegawai. Kedua, fasilitas secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan. Kedua syarat ini bersifat kumulatif.

Baca Juga:
Kantor Pajak Layani Puluhan Calon SPPI untuk Daftarkan NPWP

Adapun sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (4) PMK 66/2023, selisih lebih dari nilai kenikmatan yang diterima/diperoleh penerima, setelah dikurangi dengan batasan tertentu berupa nilai yang sudah ditetapkan, merupakan objek PPh.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) PMK 66/2023, pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemotongan PPh dilakukan pada akhir bulan terjadinya penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR


0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 23 Februari 2025 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Retaliasi terhadap Negara yang Terapkan Pajak Digital

Minggu, 23 Februari 2025 | 16:00 WIB KPP PRATAMA WAINGAPU

Kantor Pajak Layani Puluhan Calon SPPI untuk Daftarkan NPWP

Minggu, 23 Februari 2025 | 14:30 WIB KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Pelajari Bisnis Lembaga Psikologis, Petugas Pajak Adakan Kunjungan

BERITA PILIHAN
Minggu, 23 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 114/2024

Audit Pabean dan Cukai Dihentikan, BAPA dan LPA Wajib Dibuat

Minggu, 23 Februari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Terapkan Pola Kerja Fleksibel untuk ASN, Seperti Apa?

Minggu, 23 Februari 2025 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Retaliasi terhadap Negara yang Terapkan Pajak Digital

Minggu, 23 Februari 2025 | 15:30 WIB FASILITAS KEPABEANAN

Ada Fasilitas Pabean dan Pendampingan, DJBC Dorong UMKM Mulai Ekspor

Minggu, 23 Februari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dorong Produksi Perangkat 5G, Kemenperin Tawarkan Insentif Pajak

Minggu, 23 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Meterai Tempel 2025 dan Cara Pembubuhannya

Minggu, 23 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 14/2025

Impor Ubin Keramik Kena Bea Masuk Tambahan, Unduh Aturannya di Sini

Minggu, 23 Februari 2025 | 10:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Bakal Potong Tunjangan Pegawai yang Nunggak Pajak Kendaraan

Minggu, 23 Februari 2025 | 09:30 WIB HUNGARIA

AS Tarik Diri, Redesain Aturan Pajak Minimum Global Kian Urgen