IMF Dorong Reformasi Pajak Negara MENA

DUBAI, DDTCNews – The International Monetary Fund (IMF) merilis laporan baru yang merekomendasikan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara (the Middle East and North Africa/MENA) untuk mendorong memperluas basis pajaknya, termasuk dengan memperkenalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Direktur Departemen IMF Timur Tengah dan Asia Tengah Masood Ahmed mengatakan laporan IMF tersebut mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara MENA terus mengalami penurunan. Ditambah dengan rendahnya harga minyak yang menjadi faktor pendorong perlunya wilayah tersebut mengambil tindakan.

“Negara-negara dari kawasan MENA masih menghadapi dua masalah utama yang memperburuk ekonomi dan geopolitik, yaitu anjloknya harga minyak dan konflik wilayah,” ujarnya saat peluncuran tersebut laporan di Dubai, Senin (31/10).

Laporan ini menyoroti kemajuan yang signifikan dari banyak negara yang telah melakukan penyesuaian selama beberapa bulan terakhir dengan lingkungan ekonomi yang baru, khususnya di bidang pengeluaran dan pendapatan baru.

Beberapa negara sudah mulai melakukan penghematan biaya dalam biaya publik. Misalnya, Arab Saudi yang baru-baru ini mengumumkan sejumlah langkah untuk memangkas tagihan upah pemerintah, termasuk dengan mengurangi tunjangan dan membatasi lembur. Selain itu, Negara Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) yang juga berencana untuk mulai memperkenalkan PPN.

Ahmed mengatakan para eksportir minyak akan menghadapi permasalah yang sulit dari pertumbuhan ekonomi dan iklim anggaran penerimaan yang rendah serta adanya pemotongan belanja.

“Oleh karena itu, tantangan sekarang dan di masa yang akan datang adalah untuk mencari alternatif sumber pendapatan tambahan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mempertahankan tingkat kemakmuran,” tandasnya.

Sementara itu, Managing Director IMF Christine Lagarde mengatakan negara-negara GCC telah melakukan reformasi sejak tahun lalu dalam menanggapi harga minyak yang terus menurun drastis. Dia juga menambahkan penyesuaian fiskal akan dibutuhkan dalam jangka menengah.

“Jika memungkinkan, negara harus mengambil tindakan untuk mengurangi defisit secara bertahap, sekaligus memperkuat kerangka fiskal jangka menengah dan transparansi fiskal untuk mendukung penyesuaian. Kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan lapangan kerja juga perlu dibuat,” ujarnya.

Sejak tahun lalu, IMF telah memperkuat hubungannya dengan negara-negara GCC melalui kunjungan negara, memberikan bantuan teknis, dan memberikan program pelatihan. IMF, seperti dilansir dalam tax-news.com, terus mendukung negara-negara GCC dalam mengatasi tantangan mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan harga minyak yang rendah. (Amu)