CHINA

Gelontorkan Insentif, Pendapatan China Terkontraksi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 November 2018 | 11:18 WIB
Gelontorkan Insentif, Pendapatan China Terkontraksi

Ilustrasi. 

BEIJING, DDTCNews – Realisasi pendapatan negara China untuk pertama kali mengalami kontraksi pada akhir Oktober 2018. Kebijakan insentif fiskal ditengarai menjadi penyebab tergerusnya pendapatan.

Zhang Lianqi, pakar kebijakan fiskal dari Center for China and Globalization mengatakan turunnya pendapatan negara, termasuk pajak, tidak lepas dari kebijakan insentif yang berikan sejak awal tahun. Proses pembaruan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) juga berpengaruh.

“Penerimaan pajak penghasilan, PPN, dan sumber pendapatan dari instrumen fiskal lainnya menurun pada bulan Oktober. Ini cermin dari pemberian insentif fiskal dan reformasi sistem PPN,” katanya, seperti dilansir dari Asia Times, Rabu (14/11/2018).

Baca Juga:
Dorong Produksi Perangkat 5G, Kemenperin Tawarkan Insentif Pajak

Data Kementerian Keuangan China mencatat pendapatan Negeri Tirai Bambu pada Oktober 2018 secara total mencapai US$230 miliar atau setara Rp3.397 triliun. Realisasi ini turun 3,1% dari periode yang sama tahun lalu.

Menelisik lebih jauh kepada performa penerimaan pajak, ada kontraksi yang lebih dalam. Hingga Oktober, setoran pajak mencapai US$193 miliar atau setara Rp2.845 triliun. Angka ini turun 5,1% dari capaian Oktober 2017.

"Sementara itu, pendapatan nonpajak mencapai 226,3 miliar yuan atau naik 10,8% secara year on year," ungkapnya.

Pada sisi lain, belanja perpajakan justru tercatat naik 8,2% tahun ini. Hingga Oktober 2018, insentif dalam bentuk belanja perpajakan sudah mencapai 1.203 triliun yuan atau setara Rp2.552 triliun. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 23 Februari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dorong Produksi Perangkat 5G, Kemenperin Tawarkan Insentif Pajak

Minggu, 23 Februari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI SUMATERA BARAT

Dorong Warga Mutasikan Kendaraannya, Ketua DPRD Usulkan Bebas BBNKB

Minggu, 23 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Subsidi dan Insentif Pajak untuk Jaga Daya Beli, Ini Kata Wamenkeu

Sabtu, 22 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Ditanggung Pemerintah atas Rumah, DJP Rilis Keterangan Resmi

BERITA PILIHAN
Minggu, 23 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 114/2024

Audit Pabean dan Cukai Dihentikan, BAPA dan LPA Wajib Dibuat

Minggu, 23 Februari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Terapkan Pola Kerja Fleksibel untuk ASN, Seperti Apa?

Minggu, 23 Februari 2025 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Retaliasi terhadap Negara yang Terapkan Pajak Digital

Minggu, 23 Februari 2025 | 15:30 WIB FASILITAS KEPABEANAN

Ada Fasilitas Pabean dan Pendampingan, DJBC Dorong UMKM Mulai Ekspor

Minggu, 23 Februari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dorong Produksi Perangkat 5G, Kemenperin Tawarkan Insentif Pajak

Minggu, 23 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Meterai Tempel 2025 dan Cara Pembubuhannya

Minggu, 23 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 14/2025

Impor Ubin Keramik Kena Bea Masuk Tambahan, Unduh Aturannya di Sini

Minggu, 23 Februari 2025 | 10:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Bakal Potong Tunjangan Pegawai yang Nunggak Pajak Kendaraan

Minggu, 23 Februari 2025 | 09:30 WIB HUNGARIA

AS Tarik Diri, Redesain Aturan Pajak Minimum Global Kian Urgen