Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
Ilustrasi.
BEIJING, DDTCNews – Realisasi pendapatan negara China untuk pertama kali mengalami kontraksi pada akhir Oktober 2018. Kebijakan insentif fiskal ditengarai menjadi penyebab tergerusnya pendapatan.
Zhang Lianqi, pakar kebijakan fiskal dari Center for China and Globalization mengatakan turunnya pendapatan negara, termasuk pajak, tidak lepas dari kebijakan insentif yang berikan sejak awal tahun. Proses pembaruan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) juga berpengaruh.
“Penerimaan pajak penghasilan, PPN, dan sumber pendapatan dari instrumen fiskal lainnya menurun pada bulan Oktober. Ini cermin dari pemberian insentif fiskal dan reformasi sistem PPN,” katanya, seperti dilansir dari Asia Times, Rabu (14/11/2018).
Data Kementerian Keuangan China mencatat pendapatan Negeri Tirai Bambu pada Oktober 2018 secara total mencapai US$230 miliar atau setara Rp3.397 triliun. Realisasi ini turun 3,1% dari periode yang sama tahun lalu.
Menelisik lebih jauh kepada performa penerimaan pajak, ada kontraksi yang lebih dalam. Hingga Oktober, setoran pajak mencapai US$193 miliar atau setara Rp2.845 triliun. Angka ini turun 5,1% dari capaian Oktober 2017.
"Sementara itu, pendapatan nonpajak mencapai 226,3 miliar yuan atau naik 10,8% secara year on year," ungkapnya.
Pada sisi lain, belanja perpajakan justru tercatat naik 8,2% tahun ini. Hingga Oktober 2018, insentif dalam bentuk belanja perpajakan sudah mencapai 1.203 triliun yuan atau setara Rp2.552 triliun. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.