REALISASI INVESTASI

Ada Komitmen Investasi Asing US$8,5 Miliar, BKPM Segera Tindaklanjuti

Muhamad Wildan | Minggu, 24 November 2024 | 14:00 WIB
Ada Komitmen Investasi Asing US$8,5 Miliar, BKPM Segera Tindaklanjuti

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal menindaklanjuti komitmen investasi senilai US$8,5 miliar dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam CEO Roundtable Forum.

Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Indonesia telah memperoleh komitmen investasi dari perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, konglomerasi properti, pertambangan, perdagangan ritel dan infrastruktur, serta logistik dan transportasi.

"Kami akan memfasilitasi agar proyek tersebut terimplementasi dengan cepat sehingga berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas di Indonesia," katanya, dikutip pada Minggu (24/11/2024).

Baca Juga:
Audit Pabean dan Cukai Dihentikan, BAPA dan LPA Wajib Dibuat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pun akan menindaklanjuti kendala-kendala yang ada sehingga komitmen investasi bisa direalisasikan sesegera mungkin.

"Dari komitmen-komitmen tersebut, kami akan melanjutkan harapannya dengan implementasi yang cepat. Tadi juga telah disampaikan beberapa kendala yang harus kita address juga. Kita bicara secara terbuka," ujar Rosan.

Rosan berpandangan munculnya komitmen investasi dari perusahaan asing tak terlepas dari stabilitas politik dan ekonomi Indonesia serta transisi pemerintahan yang damai.

Baca Juga:
Pemerintah Bakal Terapkan Pola Kerja Fleksibel untuk ASN, Seperti Apa?

"Antusiasme untuk berinvestasi di Indonesia bukan hanya tinggi, tapi makin tinggi. Mereka melihat stabilitas politik dan ekonomi kita sangat baik, dan transisi pemerintahan yang berjalan damai juga memberikan kepercayaan lebih tinggi," tuturnya.

Sebagai informasi, CEO Roundtable Forum mempertemukan Prabowo dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris dalam rangka memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Inggris serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas pada berbagai sektor. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 23 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 114/2024

Audit Pabean dan Cukai Dihentikan, BAPA dan LPA Wajib Dibuat

Minggu, 23 Februari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Terapkan Pola Kerja Fleksibel untuk ASN, Seperti Apa?

Minggu, 23 Februari 2025 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Retaliasi terhadap Negara yang Terapkan Pajak Digital

Minggu, 23 Februari 2025 | 15:30 WIB FASILITAS KEPABEANAN

Ada Fasilitas Pabean dan Pendampingan, DJBC Dorong UMKM Mulai Ekspor

BERITA PILIHAN
Minggu, 23 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 114/2024

Audit Pabean dan Cukai Dihentikan, BAPA dan LPA Wajib Dibuat

Minggu, 23 Februari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Terapkan Pola Kerja Fleksibel untuk ASN, Seperti Apa?

Minggu, 23 Februari 2025 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Retaliasi terhadap Negara yang Terapkan Pajak Digital

Minggu, 23 Februari 2025 | 15:30 WIB FASILITAS KEPABEANAN

Ada Fasilitas Pabean dan Pendampingan, DJBC Dorong UMKM Mulai Ekspor

Minggu, 23 Februari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dorong Produksi Perangkat 5G, Kemenperin Tawarkan Insentif Pajak

Minggu, 23 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Meterai Tempel 2025 dan Cara Pembubuhannya

Minggu, 23 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 14/2025

Impor Ubin Keramik Kena Bea Masuk Tambahan, Unduh Aturannya di Sini

Minggu, 23 Februari 2025 | 10:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Bakal Potong Tunjangan Pegawai yang Nunggak Pajak Kendaraan

Minggu, 23 Februari 2025 | 09:30 WIB HUNGARIA

AS Tarik Diri, Redesain Aturan Pajak Minimum Global Kian Urgen