SISTEM KEUANGAN NASIONAL

SMI: Tax Amnesty Dorong Stabilitas

Redaksi DDTCNews | Senin, 24 Oktober 2016 | 18:30 WIB
SMI: Tax Amnesty Dorong Stabilitas

JAKARTA, DDTCNews - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan kondisi sistem keuangan nasional di kuartal III 2016 dalam keadaan yang baik dan terkendali. Salah satu faktor pendukungnya adalah program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selain tax amnesty, masih ada hal-hal lain yang menyebabkan sistem keuangan stabil. Di antaranya kinerja pasar saham dan kondisi lembaga keuangan.

"Tentunya hal ini disebabkan oleh dukungan dari sejumlah faktor pendorong, termasuk adanya implementasi amnesti pajak," ujarnya di Jakarta, Senin (24/10).

Baca Juga:
Perbaiki Basis Data, Amnesti Pajak Properti di Negara Ini Diperpanjang

Dia menambahkan kondisi stabil tentunya disebabkan oleh penurunan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan membaiknya kinerja fiskal sebagai dampak dari rasionalisasi belanja. Meski demikian, KSSK tetap mencermati berbagai risiko yang mungkin timbul dari dalam maupun luar negeri, dan takutnya mengganggu stabilitas sistem keuangan pada akhir tahun.

Risiko dari dalam negeri akan dipengaruhi oleh kondisi intermediasi lembaga jasa keuangan, seperti harga komoditas yang turun, penurunan eksposur utang korporasi, dan kehati-hatian perbankan terhadap kredit macet.

Sedangkan risiko dari luar negeri antara lain rencana kenaikan fed funds rate pada tahun 2016, dampak Brexit yang menekan pasar modal dan SBN, serta rendahnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2016/2017.

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai komite stabilitas ini harus saling memperkuat koordinasi kebijakan.

"KSSK akan melakukan sejumlah langkah guna meningkatkan kepercayaan pasar untuk tetap menjaga sistem keuangan tetap stabil," tutupnya. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

BERITA PILIHAN
Senin, 24 Februari 2025 | 17:30 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

UPE Sudah Lapor GIR, Entitas Konstituen di Indonesia Cukup Notifikasi

Senin, 24 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX SYSTEM

Pengumuman! Coretax Tak Bisa Diakses Sementara Selama 6 Jam Malam Ini

Senin, 24 Februari 2025 | 16:09 WIB RPJMN 2025-2029

Sudah Terbit! RPJMN 2025-2029 Muat Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Senin, 24 Februari 2025 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh 21 Karyawan Ditanggung Negara, DJP Jamin Penerimaan Tak Goyah

Senin, 24 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 15/2025

Catat! Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Kini Lebih Singkat

Senin, 24 Februari 2025 | 14:00 WIB BPI DANANTARA

Menteri Investasi Rosan Roeslani Diangkat Jadi CEO Danantara

Senin, 24 Februari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Ditanggung Pemerintah, Karyawan Padat Karya Diharap Banyak Belanja

Senin, 24 Februari 2025 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai APBN, Prabowo Bakal Modali Danantara hingga Rp300 Triliun

Senin, 24 Februari 2025 | 13:00 WIB KABUPATEN TANGERANG

Tak Setor sejak 2023, Restoran Ini Ditempeli Stiker Penunggak Pajak