KEBIJAKAN PAJAK

Sengketa Pajak Terus Meningkat, DJP Bakal Evaluasi Putusan Pengadilan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 13 April 2021 | 14:15 WIB
Sengketa Pajak Terus Meningkat, DJP Bakal Evaluasi Putusan Pengadilan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan menerapkan sejumlah strategi dalam menyikapi tren jumlah sengketa pajak yang meningkat di Pengadilan Pajak, termasuk dalam menekan persentase kekalahan otoritas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan minimalisasi jumlah sengketa pajak dan upaya menekan angka persentase kekalahan DJP di pengadilan pajak merupakan pekerjaan rumah otoritas dalam bidang litigasi.

Untuk itu, sambungnya, salah satu strategi yang akan dilakukan DJP adalah melakukan evaluasi atas putusan pengadilan. Menurutnya, hasil putusan pengadilan dapat menjadi landasan untuk memperbaiki aturan perpajakan.

Baca Juga:
UPE Sudah Lapor GIR, Entitas Konstituen di Indonesia Cukup Notifikasi

"[Strategi DJP] melakukan evaluasi atas putusan pengadilan sebagai bahan untuk perbaikan regulasi," katanya, Selasa (13/4/2021).

Neil menjabarkan upaya evaluasi hasil putusan pengadilan sebagai rujukan perbaikan regulasi memiliki manfaat ganda. Pertama, perbaikan regulasi dengan basis fatwa hukum diharapkan mampu menekan potensi terjadinya sengketa yang berulang dengan wajib pajak.

Kedua, evaluasi menjadi basis otoritas melakukan perbaikan dalam implementasi proses bisnis pengawasan dan penegakan hukum pajak. Dengan demikian, upaya menekan sengketa pajak yang mengalir ke pengadilan mulai diupayakan dari sisi hulu.

Baca Juga:
Catat! Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Kini Lebih Singkat

"Jadi sebagai bahan untuk perbaikan regulasi yang berpotensi menimbulkan sengketa berulang, serta untuk perbaikan implementasi di sisi hulunya," tutur Neil.

Dia menambahkan strategi DJP untuk menekan sengketa pajak bukan berarti menutup pintu wajib pajak melakukan keberatan, banding dan upaya hukum lainnya. Menurutnya, hak-hak wajib pajak tetap menjadi atensi utama otoritas termasuk dalam ranah penegakan hukum.

"Keberatan, banding dan upaya hukum lainnya adalah hak setiap wajib pajak. Wajib pajak yang tidak puas dengan ketetapan dari DJP dipersilakan mengajukan permohonan upaya hukum. Ini merupakan suatu bentuk keadilan DJP untuk wajib pajak," ujarnya.

Baca Juga:
Menteri Investasi Rosan Roeslani Diangkat Jadi CEO Danantara

Berdasarkan data dari Pengadilan Pajak, jumlah berkas sengketa yang masuk sepanjang tahun lalu mencapai 16.634 berkas. Jumlah itu naik 10,5% dibandingkan dengan jumlah berkas sengketa pada 2019 yang mencapai 15.048 berkas.

Gugatan atau banding yang ditujukan kepada dirjen pajak masih mendominasi berkas sengketa yang disampaikan kepada pengadilan. Tahun lalu, dirjen pajak sebagai terbanding atau tergugat dalam 14.660 berkas sengketa.

Jumlah berkas sengketa dengan terbanding atau tergugat dirjen pajak pada 2020 mencapai 88,1% dari total berkas sengketa yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak. Jumlah tersebut juga tercatat naik 13,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

15 April 2021 | 22:05 WIB

a.Sklo terlihat banyak kasus berujung pd peradilan pajak... tentu perlu dievaluasi yi antara perseps Baca lebih lanjuti (intepretasi) WP Vs Fiskus dlm implementasikan scr riel ktt UU yg ada,.. atau Ketentuan sendiri yg tidak mampu memberikan kepastian hukum. Kemampuan fiskus dlm pembuktian cfm ketentuan menjadi modal dasar sbg argumentasi. Klo ternyata gagal (kalah) oleh penggugat dgn kata lain harus ada penyegaran internal. Namun klo putusan pengadilan pajak ternyata banyak memenangkan WP maka ...ada masyalah di pengetrapan ktt UU.. dan materi temuannya yg dianggap kurang tepat..(keliru). Bisa juga krn adanya loophole yg menganga..pada suatu KTT UU tertentu. Artinya evaluasi scr keseuruhan menjadi penting dlm suatu system perpajakan di Indonesia..bukan krn dasar pesanan u membuahkan KTT UU tertentu (pasal2 dianggap tumpang tindih yg mebingungkan). Thesisnya adalah bgmn cara menjalankan dgn kemampuan fiskus yg handal dan juga si pembuat kebijakan sbg sumber sengketa.. agar segera di cari penyelesaian.

13 April 2021 | 17:48 WIB

Evaluasi kebijakan pajak berdasarkan hasil putusan pengadilan sudah seharusnya dilakukan. Hal ini me Baca lebih lanjutngingat adanya berbagai kasus yang berulang sehingga menimbulkan compliance cost yang lebih bagi wajib pajak. Dengan demikian, kedepannya diharapkan angka sengketa pajak yang berulang bisa ditekan.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 24 Februari 2025 | 17:30 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

UPE Sudah Lapor GIR, Entitas Konstituen di Indonesia Cukup Notifikasi

Senin, 24 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 15/2025

Catat! Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Kini Lebih Singkat

Senin, 24 Februari 2025 | 14:00 WIB BPI DANANTARA

Menteri Investasi Rosan Roeslani Diangkat Jadi CEO Danantara

BERITA PILIHAN
Senin, 24 Februari 2025 | 17:30 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

UPE Sudah Lapor GIR, Entitas Konstituen di Indonesia Cukup Notifikasi

Senin, 24 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX SYSTEM

Pengumuman! Coretax Tak Bisa Diakses Sementara Selama 6 Jam Malam Ini

Senin, 24 Februari 2025 | 16:09 WIB RPJMN 2025-2029

Sudah Terbit! RPJMN 2025-2029 Muat Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Senin, 24 Februari 2025 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh 21 Karyawan Ditanggung Negara, DJP Jamin Penerimaan Tak Goyah

Senin, 24 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 15/2025

Catat! Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Kini Lebih Singkat

Senin, 24 Februari 2025 | 14:00 WIB BPI DANANTARA

Menteri Investasi Rosan Roeslani Diangkat Jadi CEO Danantara

Senin, 24 Februari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Ditanggung Pemerintah, Karyawan Padat Karya Diharap Banyak Belanja

Senin, 24 Februari 2025 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai APBN, Prabowo Bakal Modali Danantara hingga Rp300 Triliun

Senin, 24 Februari 2025 | 13:00 WIB KABUPATEN TANGERANG

Tak Setor sejak 2023, Restoran Ini Ditempeli Stiker Penunggak Pajak