PROVINSI SUMATERA UTARA

Gubernur: Potensi Besar tapi Kepatuhan Pajak Semrawut

Dian Kurniati | Kamis, 03 Desember 2020 | 10:30 WIB
Gubernur: Potensi Besar tapi Kepatuhan Pajak Semrawut

Ilustrasi. (DDTCNews)

MEDAN, DDTCNews – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menilai potensi penerimaan pajak daerah di Sumatera Utara masih banyak yang belum tergarap lantaran kepatuhan pajak masyarakat saat ini belum maksimal.

Edy mengatakan pajak seharusnya bisa menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) Sumut seharusnya bisa mencapai Rp10 triliun, dari proyeksi tahun ini senilai Rp5,4 triliun.

"Kami di Sumut punya potensi wilayah, tetapi kepatuhan pajaknya semrawut," katanya dalam laman resmi Pemprov Sumatera Utara, Kamis (3/12/2020)

Baca Juga:
Pemprov Bakal Potong Tunjangan Pegawai yang Nunggak Pajak Kendaraan

Edy menuturkan Sumatera Utara akan belajar dari Singapura yang 98% pendapatan negaranya berasal dari pajak. Meski wilayah Singapura kecil, sambungnya, negara tersebut mampu meraup penerimaan pajak dalam jumlah besar.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, lanjutnya, pemprov berencana mendatangkan lebih banyak investor ke Sumatera Utara dengan terus memperbaiki kepastian hukum di wilayahnya. Dia meyakini potensi penerimaan pajak yang bisa digarap akan lebih besar ke depannya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menuturkan Pemprov Sumatera Utara telah banyak menghasilkan inovasi. KPK bahkan memberikan penghargaan atas inovasi Pemprov Sumatera Utara dalam meningkatkan pajak daerah.

Baca Juga:
Dorong Warga Mutasikan Kendaraannya, Ketua DPRD Usulkan Bebas BBNKB

"Kami melihat dan mendengar bahwa selama ini ada banyak capaian dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumatera Utara," ujarnya.

Lili menyebutkan beberapa inovasi optimalisasi pajak daerah yang dilakukan Pemprov Sumut antara lain kerja sama Pemprov dengan Pertamina mengenai transparansi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Lalu, optimalisasi pajak air permukaan, integrasi tax clearance daerah se-Sumut, serta optimalisasi pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, ada juga optimalisasi pajak air bawah tanah, implementasi tax clearance (PTPS) dan pendapatan.

Baca Juga:
Catat! Pemda Pastikan Tak Ada Kenaikan NJOP pada Tahun Ini

“Termasuk kerja sama pembuatan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), serta implementasi alat rekam pajak atau tapping box bekerja sama dengan Bank Sumut,” tutur Lili.

Mengenai optimalisasi aset, Lili menyebutkan capaian sertifikasi tanah oleh pemda sepanjang Januari hingga November 2020 telah mencapai 2.478 bidang yang tersertifikat atau seluas 8,79 juta meter persegi dengan nilai lahan Rp1,006 triliun.

Untuk diketahui, kehadiran Lili di Sumut adalah untuk menghadiri rapat koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan fokus pada tiga sektor, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR


0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 23 Februari 2025 | 10:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Bakal Potong Tunjangan Pegawai yang Nunggak Pajak Kendaraan

Minggu, 23 Februari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI SUMATERA BARAT

Dorong Warga Mutasikan Kendaraannya, Ketua DPRD Usulkan Bebas BBNKB

Sabtu, 22 Februari 2025 | 10:00 WIB KOTA BANJARBARU

Lebih 100.000 Surat Tagihan PBB Mulai Disebar Lewat Ketua RT

Sabtu, 22 Februari 2025 | 09:00 WIB KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kas Daerah Kena Efisiensi, Pemda Ingin Warga Tetap Patuh Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Minggu, 23 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 114/2024

Audit Pabean dan Cukai Dihentikan, BAPA dan LPA Wajib Dibuat

Minggu, 23 Februari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Terapkan Pola Kerja Fleksibel untuk ASN, Seperti Apa?

Minggu, 23 Februari 2025 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Retaliasi terhadap Negara yang Terapkan Pajak Digital

Minggu, 23 Februari 2025 | 15:30 WIB FASILITAS KEPABEANAN

Ada Fasilitas Pabean dan Pendampingan, DJBC Dorong UMKM Mulai Ekspor

Minggu, 23 Februari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dorong Produksi Perangkat 5G, Kemenperin Tawarkan Insentif Pajak

Minggu, 23 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Meterai Tempel 2025 dan Cara Pembubuhannya

Minggu, 23 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 14/2025

Impor Ubin Keramik Kena Bea Masuk Tambahan, Unduh Aturannya di Sini

Minggu, 23 Februari 2025 | 10:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Bakal Potong Tunjangan Pegawai yang Nunggak Pajak Kendaraan

Minggu, 23 Februari 2025 | 09:30 WIB HUNGARIA

AS Tarik Diri, Redesain Aturan Pajak Minimum Global Kian Urgen