AUSTRALIA

Punya Tarif Tinggi, Negara Ini Dukung Seruan Pajak Minimum Global

Dian Kurniati | Jumat, 09 April 2021 | 12:01 WIB
Punya Tarif Tinggi, Negara Ini Dukung Seruan Pajak Minimum Global

Ilustrasi. 

CANBERRA, DDTCNews – Pemerintah Australia ikut mendukung seruan Amerika Serikat (AS) mengenai penetapan tarif pajak minimum global.

Menteri Keuangan Josh Frydenberg mengatakan tarif pajak korporasi yang tidak terlalu rendah akan membantu negara-negara di dunia untuk meningkatkan penerimaannya. Apalagi, Australia sudah memiliki tarif pajak perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan anggota OECD.

"Australia menyambut baik komitmen AS untuk terus terlibat dalam diskusi di bawah koordinasi OECD yang berupaya untuk menyetujui pendekatan yang konsisten secara global terhadap tantangan pajak karena digitalisasi ekonomi," katanya, dikutip Jumat (9/4/2021).

Baca Juga:
UPE Sudah Lapor GIR, Entitas Konstituen di Indonesia Cukup Notifikasi

Frydenberg mengatakan saat ini, Australia menetapkan tarif pajak untuk korporasi besar mencapai 30%. Meski demikian, dia akan terus mencermati pembahasan mengenai usulan pajak korporasi minimum global yang diusulkan AS.

Frydenberg mengakui pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan berat pada penerimaan negara. Anjloknya laba perusahaan membuat pajak yang dibayarkan kepada negara ikut menurun tajam.

Dia memperkirakan kontribusi pajak penghasilan korporasi pada penerimaan negara turun menjadi 15,9% pada tahun fiskal 2021-2022, dari sebelumnya 18,5%. Kontribusi itu diprediksi akan kembali turun menjadi hanya 14,4% pada 2022-2023, sebelum akhirnya pulih kembali pada tahun berikutnya.

Baca Juga:
PPh 21 Karyawan Ditanggung Negara, DJP Jamin Penerimaan Tak Goyah

Penurunan penerimaan negara dari pajak korporasi, menurutnya, akan membuat APBN lebih bergantung pada penerimaan pajak orang pribadi. Pada 2022-2023, sekitar 48,2% dari total pendapatan federal diperkirakan berasal dari pajak penghasilan orang pribadi, naik dibandingkan dengan posisi 2021-2022 yang diestimasi sebesar 45,6%.

Frydenberg pun berharap negara-negara di dunia bersepakat untuk menerapkan tarif pajak yang ideal. "Australia akan tetap menjadi peserta yang aktif dan konstruktif dalam diskusi ini seperti yang telah kami lakukan selama ini," ujarnya, seperti dilansir smh.com.au.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Janet Yellen menggunakan pertemuan virtual para menteri keuangan G20 untuk mengemukakan idenya menerapkan pajak minimum atas pendapatan perusahaan asing. Dia ingin menerapkan tarif pajak korporasi di AS menjadi 28%. Simak ‘Cegah Berlanjutnya Perang Tarif, Yellen Serukan Pajak Minimum Global’. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 24 Februari 2025 | 18:00 WIB KPP PRATAMA POSO

Wawancarai Direktur Perusahaan, Petugas Pajak Cek Kebenaran Informasi

Senin, 24 Februari 2025 | 17:30 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

UPE Sudah Lapor GIR, Entitas Konstituen di Indonesia Cukup Notifikasi

Senin, 24 Februari 2025 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh 21 Karyawan Ditanggung Negara, DJP Jamin Penerimaan Tak Goyah

BERITA PILIHAN
Senin, 24 Februari 2025 | 17:30 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

UPE Sudah Lapor GIR, Entitas Konstituen di Indonesia Cukup Notifikasi

Senin, 24 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX SYSTEM

Pengumuman! Coretax Tak Bisa Diakses Sementara Selama 6 Jam Malam Ini

Senin, 24 Februari 2025 | 16:09 WIB RPJMN 2025-2029

Sudah Terbit! RPJMN 2025-2029 Muat Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Senin, 24 Februari 2025 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh 21 Karyawan Ditanggung Negara, DJP Jamin Penerimaan Tak Goyah

Senin, 24 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 15/2025

Catat! Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Kini Lebih Singkat

Senin, 24 Februari 2025 | 14:00 WIB BPI DANANTARA

Menteri Investasi Rosan Roeslani Diangkat Jadi CEO Danantara

Senin, 24 Februari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Ditanggung Pemerintah, Karyawan Padat Karya Diharap Banyak Belanja

Senin, 24 Februari 2025 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai APBN, Prabowo Bakal Modali Danantara hingga Rp300 Triliun

Senin, 24 Februari 2025 | 13:00 WIB KABUPATEN TANGERANG

Tak Setor sejak 2023, Restoran Ini Ditempeli Stiker Penunggak Pajak