KASUS PAJAK GOOGLE

Pemerintah Buka Pintu Negosiasi Untuk Google

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:33 WIB
Pemerintah Buka Pintu Negosiasi Untuk Google

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia membuka pintu negosiasi atas kasus tunggakan pajak Google. Perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) ini disebut-sebut mau membayar pajak di Indonesia, namun dengan meminta negosiasi tarif pajak, penyelesaian masalah aturan dan hukum.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Google memang berniat untuk bertemu dengan pemerintah Indonesia untuk berdiskusi bersama. Namun, Sri Mulyani menegaskan Indonesia akan tetap meminta hak dari pajak Google dengan jumlah yang adil.

"Saya belum di-update, tapi yang pasti ‎Google mau bertemu dengan pemerintah untuk duduk bersama. Posisinya pemerintah Indonesia tetap ingin mendapatkan porsi yang adil," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/10).

Sebelumnya, pemerintah telah berusaha keras dalam menekan kewajiban pajak Google. Beberapa pendekatan pun dilakukan yang berawal dari surat imbauan hingga pertemuan langsung untuk mendiskusikan hal tersebut.

Baca Juga:
Sri Mulyani Bekali Para Kepala Daerah soal Pengelolaan APBN dan APBD

Titik cerah pun diperoleh pemerintah atas pertemuan dengan Google, yang menyatakan siap membayarkan pajaknya. Tapi, Google menginginkan sejumlah permintaan sebelum pajak terutangnya dibayarkan, salah satunya mengenai besarnya tarif yang dikenakan.

Terkait hal ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa salah satu dari tujuan utama pemerintah dalam menggencarkan penerimaan pajak yaitu mengedepankan aspek keadilan.

"Pemerintah hanya ingin mendapatkan porsi yang adil, dalam hal ini khususnya pada pajak Google. Segala perusahaan yang mengambil keuntungan di Indonesia dikenakan pajak sesuai perundangan yang berlaku," tuturnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 24 Februari 2025 | 10:00 WIB ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Bekali Para Kepala Daerah soal Pengelolaan APBN dan APBD

Minggu, 23 Februari 2025 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Retaliasi terhadap Negara yang Terapkan Pajak Digital

Jumat, 21 Februari 2025 | 16:37 WIB REPORTASE DDTC DARI MANILA

Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital di Lintas Yurisdiksi, Seperti Apa?

Rabu, 19 Februari 2025 | 09:21 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sinyal Pajak Minimum Global Batal, Airlangga Belum Bahas dengan Menkeu

BERITA PILIHAN
Senin, 24 Februari 2025 | 17:30 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

UPE Sudah Lapor GIR, Entitas Konstituen di Indonesia Cukup Notifikasi

Senin, 24 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX SYSTEM

Pengumuman! Coretax Tak Bisa Diakses Sementara Selama 6 Jam Malam Ini

Senin, 24 Februari 2025 | 16:09 WIB RPJMN 2025-2029

Sudah Terbit! RPJMN 2025-2029 Muat Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Senin, 24 Februari 2025 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh 21 Karyawan Ditanggung Negara, DJP Jamin Penerimaan Tak Goyah

Senin, 24 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 15/2025

Catat! Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Kini Lebih Singkat

Senin, 24 Februari 2025 | 14:00 WIB BPI DANANTARA

Menteri Investasi Rosan Roeslani Diangkat Jadi CEO Danantara

Senin, 24 Februari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Ditanggung Pemerintah, Karyawan Padat Karya Diharap Banyak Belanja

Senin, 24 Februari 2025 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai APBN, Prabowo Bakal Modali Danantara hingga Rp300 Triliun

Senin, 24 Februari 2025 | 13:00 WIB KABUPATEN TANGERANG

Tak Setor sejak 2023, Restoran Ini Ditempeli Stiker Penunggak Pajak