KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kawal Proyek Nasional, BPKP Buat Model Pengawasan APIP di Daerah

Redaksi DDTCNews | Senin, 29 Maret 2021 | 21:45 WIB
Kawal Proyek Nasional, BPKP Buat Model Pengawasan APIP di Daerah

Gedung BPKP. (foto: bpkp.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan dua objek pengawasan tematik untuk Jawa Tengah antara lain pengawasan pengembangan kawasan industri terpadu Batang dan revitalisasi pabrik gula.

Kepala BPKP M. Yusuf Ateh mengatakan keselarasan kebijakan pembangunan pusat dan daerah harus selaras. Menurutnya, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak proyek prioritas nasional sehingga membutuhkan kerja sama antara pusat dan daerah.

"Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (29/3/2021).

Baca Juga:
DEN Ingatkan Pemerintah soal Utang dan Penerimaan Pajak

Yusuf menjabarkan proyek strategis nasional di Jateng tahun lalu terdiri dari beberapa pembangunan proyek strategis nasional terdiri atas 6 ruas jalan tol, satu bandara, dua sistem penyediaan air minum (SPAM), pembangunan 4 jalur kereta api dan 3 kawasan industri.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak cukup untuk memastikan pembangunan proyek strategis memberikan manfaat luas kepada masyarakat. Dia menyebutkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di daerah juga harus menyesuaikan proses bisnis pengawasan.

"APIP di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi," ujarnya.

Baca Juga:
Bertemu Para Investor, Sri Mulyani Ingatkan Jangan Lupa Bayar Pajak

Yusuf menambahkan BPKP telah merancang model pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah. Melalui model tersebut, APIP daerah dapat membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi eksekusi belanja.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah BPKP yang memberikan perhatian ekstra untuk mengawal program strategis nasional di Jateng. Dia memastikan pemprov berkomitmen untuk bekerja sama dengan BPKP untuk mengawal proses pembangunan di daerah.

"Terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah menjadi mitra strategis Pemda di Jawa Tengah dalam membangun tata Kelola keuangan dan pembangunan yang lebih baik," tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 24 Februari 2025 | 17:30 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

UPE Sudah Lapor GIR, Entitas Konstituen di Indonesia Cukup Notifikasi

Senin, 24 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 15/2025

Catat! Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Kini Lebih Singkat

Senin, 24 Februari 2025 | 14:00 WIB BPI DANANTARA

Menteri Investasi Rosan Roeslani Diangkat Jadi CEO Danantara

BERITA PILIHAN
Senin, 24 Februari 2025 | 17:30 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

UPE Sudah Lapor GIR, Entitas Konstituen di Indonesia Cukup Notifikasi

Senin, 24 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX SYSTEM

Pengumuman! Coretax Tak Bisa Diakses Sementara Selama 6 Jam Malam Ini

Senin, 24 Februari 2025 | 16:09 WIB RPJMN 2025-2029

Sudah Terbit! RPJMN 2025-2029 Muat Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Senin, 24 Februari 2025 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh 21 Karyawan Ditanggung Negara, DJP Jamin Penerimaan Tak Goyah

Senin, 24 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 15/2025

Catat! Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Kini Lebih Singkat

Senin, 24 Februari 2025 | 14:00 WIB BPI DANANTARA

Menteri Investasi Rosan Roeslani Diangkat Jadi CEO Danantara

Senin, 24 Februari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Ditanggung Pemerintah, Karyawan Padat Karya Diharap Banyak Belanja

Senin, 24 Februari 2025 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai APBN, Prabowo Bakal Modali Danantara hingga Rp300 Triliun

Senin, 24 Februari 2025 | 13:00 WIB KABUPATEN TANGERANG

Tak Setor sejak 2023, Restoran Ini Ditempeli Stiker Penunggak Pajak