KOTA PEKALONGAN

Akhir November 2020, Realisasi Penerimaan Pajak Sudah Lampaui Target

Redaksi DDTCNews | Jumat, 27 November 2020 | 18:36 WIB
Akhir November 2020, Realisasi Penerimaan Pajak Sudah Lampaui Target

Ilustrasi. 

PEKALONGAN, DDTCNews – Pemkot Pekalongan, Jawa Tengah merilis data penerimaan pajak daerah yang sudah memenuhi target pada akhir November 2020.

Wali Kota Pekalongan M. Saelany Machfudz mengatakan realisasi penerimaan pajak daerah hingga akhir November 2020 tercatat senilai Rp69,5 miliar atau 103,7% dari target tahun ini yang senilai Rp65,1 miliar.

“Dalam hal capaian PAD dari sektor pajak daerah, kami telah berhasil mengupayakan adanya peningkatan realisasi pajak daerah," katanya, dikutip pada Jumat (27/11/2020).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Saelany menjabarkan data realisasi penerimaan untuk beberapa jenis pajak sudah mencapai target. Setoran PBB-P2 sudah 133% dari target, BPHTB mencapai 111% dari target, setoran pajak restoran sudah 110% dari target, dan penerimaan pajak air tanah yang mencapai 111% dari target.

Sementara itu, pemkot masih bekerja untuk mengamankan setoran pajak hotel yang sudah 95% dari target, pajak hiburan 96% dari target, pajak penerangan jalan 93% dari target dan pajak parkir baru terkumpul 84% dari target yang ditetapkan pemerintah.

Dia menambahkan kinerja partumbuhan penerimaan pajak daerah dalam 4 tahun terakhir berhasil dijaga. Dalam kurun waktu tersebut, kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp34,4 miliar.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

"Kami apresiasi seluruh pejuang pendapatan pajak daerah. Kemudian, kepada wajib pajak atau wajib pungut yang telah mendukung pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan PAD, meskipun di tengah pandemi, tetap memenuhi kewajibannya," terangnya.

Selain itu, Saelany berpesan agar kinerja penerimaan tidak menurun setelah target sudah tercapai. Menurutnya, masih ada tugas untuk mengamankan target penerimaan yang belum mencapai angka dalam anggaran daerah.

"Ada berbagai kemudahan fasilitasi relaksasi pembayaran sehingga ini semua jenis pajak hampir tercapai target. Mudah-mudahan yang belum terpenuhi capaian target ini seperti pajak parkir bisa segera menyusul terpenuhi," imbuhnya seperti dilansir radarpekalongan.co.id. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja