KABUPATEN GRESIK

Sektor-Sektor Penyumbang PAD Ini Belum Optimal

Redaksi DDTCNews | Selasa, 08 November 2016 | 11:45 WIB
Sektor-Sektor Penyumbang PAD Ini Belum Optimal

GRESIK, DDTCNews – DPRD Kabupaten Gresik menggelar sidang paripurna penyampaian nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 pada Senin, (7/11).

Wakil Bupati Gresik M. Qosim mengatakan RAPBD 2017 Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan Rp944 miliar.

“Meski PAD secara keseluruhan naik, masih ada beberapa sektor yang belum maksimal. Salah satunya adalah sektor pengelolaan aset daerah,” ujarnya.

Baca Juga:
Pemprov Ingin Pajaki Kendaraan dengan Pelat Luar Daerah, Ini Sebabnya

Selain itu, sektor retribusi daerah juga dinilainya masih kurang optimal, sehingga pendapatan dari sektor ini tidak ada peningkatan yang signifikan. Padahal, berdasarkan potensi daerah, masih ada ruang meningkatkan retribusi.

"Kami masih berharap sektor pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan lagi. Tapi, karena masih rendahnya kesadaran para wajib pajak, belum ada penambahan signifikan dari sektor ini," jelasnya.

Di samping itu, seperti dilansir Beritajatim.com, sektor belanja dalam RAPBD 2017 diasumsikan mencapai Rp3,246 triliun. Namun anggaran belanja tersebut belum bisa dimaksimalkan, mengingat minimnya pendapatan yang belum optimal.

“Bila ada program belanja langsung yang tidak mungkin dianggarkan dalam satu tahun, maka dapat dilakukan dengan pola multiyears. Pola itu masih dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 25 Februari 2025 | 13:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pemprov Ingin Pajaki Kendaraan dengan Pelat Luar Daerah, Ini Sebabnya

Senin, 24 Februari 2025 | 13:00 WIB KABUPATEN TANGERANG

Tak Setor sejak 2023, Restoran Ini Ditempeli Stiker Penunggak Pajak

Senin, 24 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penerapan dan Alur Penyetoran Opsen Pajak Kendaraan

Senin, 24 Februari 2025 | 09:43 WIB KABUPATEN BANYUWANGI

Kejar Target PBB Rp60 Miliar, Pemkot Kebut Sebarkan SPPT Per Kecamatan

BERITA PILIHAN
Rabu, 26 Februari 2025 | 10:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sumbang Pemikiran, DDTC Akhirnya Luncurkan Buku PPN Edisi Kedua

Rabu, 26 Februari 2025 | 10:17 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2025

Catatan Reformasi Pajak: Kepentingan WP dan Otoritas Mesti Seimbang

Rabu, 26 Februari 2025 | 10:00 WIB PAJAK KARBON

DPR Dorong Penerapan Pajak Karbon, Biar Ada ‘Efek Jera’

Rabu, 26 Februari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Masih Ada Importir Belum Padankan NIK-NPWP, DJBC Singgung Tarif PPh 22

Rabu, 26 Februari 2025 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Login DJP Online Lebih Lama, Lapor SPT Tahunan Jangan Mepet Deadline!

Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025

Kurs Pajak Terbaru: Tren Penguatan Rupiah atas Dolar AS Berlanjut

Rabu, 26 Februari 2025 | 06:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Godok Insentif Pajak Sesuai GloBE Rules, Kemenkeu Pertimbangkan QRTC

Rabu, 26 Februari 2025 | 06:00 WIB ASSOCIATE PARTNER OF DDTC CONSULTING GANDA CHRISTIAN TOBING:

Demokrasi Buat Sistem Pajak Kompleks karena Tampung Banyak Kepentingan

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:43 WIB PMK 15/2025

Dalam Pemeriksaan, Ditjen Pajak Berwenang Melakukan Penilaian

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Entitas Konstituen dalam Penerapan Pajak Minimum Global?