KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Nora Galuh Candra Asmarani | Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB
Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengatur dokumen yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan hasil tembakau.

Pengaturan tersebut tertuang dalam Perdirjen Pajak PER-4/PJ/2024. Berdasarkan beleid itu, bukti pemungutan PPN atas penyerahan hasil tembakau dibuat dengan menggunakan Dokumen Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (Dokumen CK-1).

“Dokumen CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan produsen dan/atau importir untuk mengajukan pemesanan pita cukai hasil tembakau yang telah diberikan nomor oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai,” bunyi Pasal 1 angka 9, PER-4/PJ/2024, dikutip pada Sabtu (18/5/2024).

Baca Juga:
Penentuan Saat Terutangnya PPN, Simak Ulasan Selengkapnya di Buku PPN

PER-4/PJ/2024 juga menegaskan dokumen CK-1 termasuk dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Sebagai bukti pemungutan PPN, produsen dan/atau importir wajib membuat dokumen tersebut saat memesan pita cukai hasil tembakau.

Produsen dan/atau importir hasil tembakau dapat melaporkan PPN yang seharusnya terutang dalam dokumen CK-1 sebagai pajak keluaran dalam SPT Masa PPN. Dokumen CK-1 tersebut juga harus disimpan sebagai bagian dari kewajiban penyimpanan dokumen lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai informasi, Dirjen Pajak Suryo Utomo menetapkan Peridjen Pajak PER-4/PJ/2024 pada 19 April 2024. Perdirjen tersebut mengatur ketentuan seputar pelaksanaan administrasi pemungutan dan pelaporan PPN atas penyerahan hasil tembakau.

Baca Juga:
PPN Ditanggung Pemerintah atas Rumah, DJP Rilis Keterangan Resmi

DJP merilis beleid tersebut untuk memberikan kepastian penerapan PPN atas penyerahan hasil tembakau. Hal ini berkaitan dengan adanya penyesuaian ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) atas penyerahan hasil tembakau semenjak diterbitkannya UU HPP dan PMK 63/2022.

“Hasil tembakau adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai,” bunyi Pasal 1 angka 3 PER-4/PJ/2024.

Melalui PER-4/PJ/2024, DJP kembali menegaskan pengenaan PPN atas penyerahan hasil tembakau baik yang dibuat di dalam negeri maupun dibuat di luar negeri. Adapun hasil tembalau yang dikenakan PPN tersebut merupakan hasil tembakau yang wajib dilekati pita cukai.

Baca Juga:
Belajar Tax Refund, Mahasiswa USU Sambangi Konter Pajak di Kuala Namu

PPN atas penyerahan hasil tembakau tersebut dipungut 1 kali oleh 2 pihak. Pertama, produsen yang menyerahkan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri. Kedua, importir yang menyerahkan hasil tembakau yang dibuat di luar negeri.

Produsen dan/atau importir yang melakukan pemungutan PPN tersebut merupakan produsen dan/atau importir yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) atau seharusnya dikukuhkan menjadi PKP.

Adapun PPN atas penyerahan hasil tembakau tersebut terutang pada saat produsen dan/atau importir melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau. PPN atas penyerahan hasil tembakau tersebut dihitung sebesar 9,9% dari harga jual eceran (HJE) hasil tembakau.

Baca Juga:
Insentif PPN/PPnBM Ditanggung Pemerintah atas Pembelian Mobil Listrik

Namun, apabila tarif PPN 12% telah berlaku maka PPN atas penyerahan hasil tembakau dihitung sebesar 10,7% dari HJE hasil tembakau. Atas pemungutan PPN tersebut produsen dan/atau importir wajib membuat bukti pemungutan PPN.

Nah, bukti pemungutan tersebut menggunakan dokumen CK-1. Melalui PER-4/PJ/2024, DJP juga telah memberikan contoh kasus dan pelaporan Dokumen CK-1 pada SPT masa PPN yang tercantum pada lampiran. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 24 Februari 2025 | 10:30 WIB LITERATUR PAJAK

Penentuan Saat Terutangnya PPN, Simak Ulasan Selengkapnya di Buku PPN

Sabtu, 22 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Ditanggung Pemerintah atas Rumah, DJP Rilis Keterangan Resmi

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:17 WIB TAX CENTER USU

Belajar Tax Refund, Mahasiswa USU Sambangi Konter Pajak di Kuala Namu

Jumat, 21 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Insentif PPN/PPnBM Ditanggung Pemerintah atas Pembelian Mobil Listrik

BERITA PILIHAN
Selasa, 25 Februari 2025 | 18:43 WIB PMK 15/2025

Dalam Pemeriksaan, Ditjen Pajak Berwenang Melakukan Penilaian

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Entitas Konstituen dalam Penerapan Pajak Minimum Global?

Selasa, 25 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada Pajak Minimum Global, Indonesia Siapkan QRTC?

Selasa, 25 Februari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN BEA MASUK

Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Disederhanakan, DJBC Ungkap Dampaknya

Selasa, 25 Februari 2025 | 16:45 WIB PMK 15/2022

Pertemuan Pertama antara Pemeriksa dan Wajib Pajak Kini Bisa Online

Selasa, 25 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 15/2025

Diperiksa DJP, WP Harus Penuhi Permintaan Dokumen dalam Waktu 1 Bulan

Selasa, 25 Februari 2025 | 14:30 WIB PER-11/BC/2024

Ketentuan Stripping Barang Peti Kemas Diatur Ulang, Begini Detailnya

Selasa, 25 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Jadi Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor Kanada-Meksiko Mulai Maret

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pemprov Ingin Pajaki Kendaraan dengan Pelat Luar Daerah, Ini Sebabnya