ADMINISTRASI PAJAK

Catat, Ini Kriteria WP yang Bisa Ajukan Surat Keterangan Bebas PPhTB

Redaksi DDTCNews | Selasa, 03 Desember 2024 | 19:30 WIB
Catat, Ini Kriteria WP yang Bisa Ajukan Surat Keterangan Bebas PPhTB

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak perlu memahami bahwa pada dasarnya, setiap ada penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB), terdapat aspek pajak penghasilan (PPh) final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2,5%.

Kendati begitu, ada beberapa kriteria wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban membayar PPh PHTB. Tata cara pengecualian PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diperinci melalui Peraturan Dirjen Pajak PER-8/PJ/2023 dalam rangka meningkatkan pelayanan, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak.

Pembebasan PPh PHTB diberikan melalui penerbitan surat keterangan bebas (SKB) PPh PHTB atau juga disebut PPhTB.

Baca Juga:
Login DJP Online Lebih Lama, Lapor SPT Tahunan Jangan Mepet Deadline!

"Dalam rangka memperoleh surat keterangan bebas (SKB), orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan harus mengajukan permohonan untuk setiap pengalihan hak," tulis KPP Pratama Sleman dalam unggahannya di media sosial, Selasa (3/12/2024).

Kriteria wajib pajak yang bisa mengajukan surat keterangan PPhTB, di antaranya adalah pertama, orang pribadi berpenghasilan di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan bruto transaksi kurang dari Rp60 juta dan tidak dipecah-pecah. Syarat yang perlu dipenuhi, surat pernyataan yang menjelaskan bahwa penghasilan wajib pajak di bawah PTKP.

Kedua, orang pribadi yang menghibahkan tanah dan/atau bangunan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Syarat yang perlu dilengkapi, surat permohonan dan surat pernyataan yang menjelaskan kondisi hubungan keluarga antara pemberi dan penerima hibah.

Baca Juga:
Jadi Penyedia Makan Gratis, Pelaku UMKM Ramai Aktifkan Kembali NPWP

Ketiga, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan lainnya. Syarat yang perlu dilengkapi, surat permohonan dan surat pernyataan.

Keempat, warisan. Syarat yang perlu dilengkapi, surat permohonan dan surat pernyataan yang menjelaskan mengenai status warisan.

Kelima, badan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.

Baca Juga:
Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital di Lintas Yurisdiksi, Seperti Apa?

Ketujuh, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan.

Sebagai catatan, untuk seluruh kriteria di atas perlu ada tambahan syarat yang perlu dipenuhi, yakni wajib pajak tidak boleh memiliki tunggakan pajak dan sudah lapor SPT Tahunan dalam 2 tahun terakhir, melengkapi fotokopi SPPT PBB tahun terakhir, melengkapi fotokopi Kartu Keluarga (dalam hal hibah sedarah garis lurus), menyampaikan informasi alamat notaris, serta melengkapi data identitas diri dan nomor ponsel.

"Proses pengerjaan paling lama 3 hari kerja sejak berkas diterima lengkap," tulis KPP Pratama Sleman. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 26 Februari 2025 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Login DJP Online Lebih Lama, Lapor SPT Tahunan Jangan Mepet Deadline!

Sabtu, 22 Februari 2025 | 16:00 WIB KPP PRATAMA POSO

Jadi Penyedia Makan Gratis, Pelaku UMKM Ramai Aktifkan Kembali NPWP

Jumat, 21 Februari 2025 | 16:37 WIB REPORTASE DDTC DARI MANILA

Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital di Lintas Yurisdiksi, Seperti Apa?

BERITA PILIHAN
Rabu, 26 Februari 2025 | 10:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sumbang Pemikiran, DDTC Akhirnya Luncurkan Buku PPN Edisi Kedua

Rabu, 26 Februari 2025 | 10:17 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2025

Catatan Reformasi Pajak: Kepentingan WP dan Otoritas Mesti Seimbang

Rabu, 26 Februari 2025 | 10:00 WIB PAJAK KARBON

DPR Dorong Penerapan Pajak Karbon, Biar Ada ‘Efek Jera’

Rabu, 26 Februari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Masih Ada Importir Belum Padankan NIK-NPWP, DJBC Singgung Tarif PPh 22

Rabu, 26 Februari 2025 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Login DJP Online Lebih Lama, Lapor SPT Tahunan Jangan Mepet Deadline!

Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025

Kurs Pajak Terbaru: Tren Penguatan Rupiah atas Dolar AS Berlanjut

Rabu, 26 Februari 2025 | 06:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Godok Insentif Pajak Sesuai GloBE Rules, Kemenkeu Pertimbangkan QRTC

Rabu, 26 Februari 2025 | 06:00 WIB ASSOCIATE PARTNER OF DDTC CONSULTING GANDA CHRISTIAN TOBING:

Demokrasi Buat Sistem Pajak Kompleks karena Tampung Banyak Kepentingan

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:43 WIB PMK 15/2025

Dalam Pemeriksaan, Ditjen Pajak Berwenang Melakukan Penilaian

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Entitas Konstituen dalam Penerapan Pajak Minimum Global?