PRANCIS

Prancis Tuding AS Tidak Ingin Konsensus Pajak Digital Disepakati

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 September 2020 | 10:49 WIB
Prancis Tuding AS Tidak Ingin Konsensus Pajak Digital Disepakati

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire. (Instagram @brunolemaire)

PARIS, DDTCNews—Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menuding Pemerintah Amerika Serikat (AS) sama sekali tidak menginginkan adanya konsensus atau kesepakatan global terkait dengan pajak digital.

Tudingan tersebut dilontarkan lantaran sikap AS yang memblokir pembicaraan internasional dalam merumuskan kebijakan pajak bagi entitas bisnis digital multinasional. Menurut Lea Maire, pemblokiran itu sangat politis.

"Sangat jelas AS tidak menginginkan kesepakatan pajak digital di OECD, jadi mereka membuat kendala yang menghalangi kita mencapai kesepakatan meskipun pekerjaan teknis sudah selesai," katanya dikutip Kamis (10/9/2020).

Baca Juga:
Trump Siapkan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Barang dari Uni Eropa

Bruno menjelaskan keengganan AS melanjutkan proses pembahasan konsensus global pajak digital juga terlihat dengan kebijakan balasan atas penerapan pajak layanan digital terhadap beberapa negara.

Dia memperkirakan aksi lanjutan AS terkait pajak digital adalah melakukan blokir atau menolak rumusan aturan konsensus global akhir tahun ini. Jika hal itu terjadi, ia menilai Uni Eropa harus mulai bergerak sendiri untuk aksi unilateral pajak digital.

Tak bisa dimungkiri, AS memang disebut-sebut sangat agresif untuk melakukan aksi balasan pajak digital dengan membuat ketegangan perdagangan. Salah satunya adalah dengan Prancis pada 2019 dan pertengahan 2020.

Baca Juga:
Ditanya DPR, Kemenkeu Malaysia Tegaskan Penerapan PPnBM Masih Ditunda

Kala itu, AS berkomitmen untuk melakukan aksi balasan dengan menerapkan tarif tambahan 25% untuk barang-barang impor Prancis ke pasar AS yang nilainya mencapai US$1,3 miliar atau setara dengan Rp19,36 triliun.

Namun dalam perjalanannya, Pemerintah AS menangguhkan kebijakan tarif tambahan impor selama 180 hari karena Prancis memilih untuk menunda penerapan pajak layanan digital secara unilateral itu.

"Jika pemblokiran AS dikonfirmasi pada akhir tahun, kami mengandalkan Uni Eropa untuk membuat proposal resmi untuk memajaki aktivitas digital pada kuartal I/2021," tutur Le Maire seperti dilansir Sputnik News. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 27 Februari 2025 | 18:45 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Barang dari Uni Eropa

Kamis, 27 Februari 2025 | 07:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Luncurkan Gold Card untuk Tarik Orang Kaya Dunia Masuk AS

Rabu, 26 Februari 2025 | 13:00 WIB KELAS PAJAK MINIMUM GLOBAL (3)

Apa Dasar PMN Lampaui Batas Omzet Konsolidasi Pajak Minimum Global?

BERITA PILIHAN
Kamis, 27 Februari 2025 | 20:31 WIB KEP-67/PJ/2025

Pengumuman! DJP Akhirnya Rilis Keputusan Penghapusan Sanksi Coretax

Kamis, 27 Februari 2025 | 20:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Perlu segera Lapor SPT Tahunan, Ada Sanksi yang Dibayar Kalau Telat

Kamis, 27 Februari 2025 | 20:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ada Insentifnya, Pemprov Harap Investor Buka Kantor dan Kantongi NPWPD

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenaker Usul Pegawai Padat Karya yang Dapat Insentif Pajak Diperluas

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Laksanakan Investasi, Danantara Diklaim Beda dengan Temasek

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Unduh Bukti Potong 1721-A1 bagi Pegawai di DJP Online

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:45 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Barang dari Uni Eropa

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama

Kamis, 27 Februari 2025 | 17:45 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Hindari Sanksi, Walikota Ajak Warga Lapor SPT Tahunan sebelum Deadline