YUNANI

Genjot Pariwisata, Jasa Angkutan Udara Bakal Dapat Diskon PPN

Dian Kurniati | Jumat, 14 Februari 2020 | 10:54 WIB
Genjot Pariwisata, Jasa Angkutan Udara Bakal Dapat Diskon PPN

Ilustrasi.

ATHENA, DDTCNews—Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan memberikan keringanan pajak untuk jasa transportasi udara guna menaikkan daya saing sektor pariwisata dalam negeri.

Rencana pemberian insentif itu disampaikan Mitsotakis saat menghadiri kedatangan pesawat Airbus baru A320neo yang dipesan oleh maskapai penerbangan pembawa bendera Yunani, Aegean Airlines.

“Saya menyadari betul bahwa PPN yang tinggi untuk transportasi saat ini menambah beban biaya bagi produk pariwisata kita,” kata Mitsotakis di Athena, Jumat (14/02/2020).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Mitsotakis optimistis insentif fiskal berupa diskon PPN itu bisa membuat biaya atau tiket angkutan udara lebih murah. Ujung-ujungnya, turis asing maupun domestik lebih berminat untuk melakukan perjalanannya.

Tak hanya itu, ia juga berharap insentif fiskal ini membuat kinerja Aegean menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, maskapai pelat merah itu baru membeli pesawat Airbus A320neo dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanannya.

“Ketika ruang fiskal sudah ditemukan, saya memastikan harga tiket bisa lebih terjangkau dan produk pariwisata kita akan jauh lebih kompetitif,” jelas Mitsotakis.

Baca Juga:
Menko Ekonomi Turut Koordinasikan Urusan Energi hingga Pariwisata

Mitsotakis juga menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ekonomi Yunani melalui investasi. Untuk itu, pemerintah siap mendukung dengan cara memberikan potongan perpajakan termasuk dari sisi birokrasi.

Selain insentif fiskal, pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur demi menopang industri pariwisata. Baru-baru ini, Yunani telah menyelesaikan pembangunan Bandara Internasional Kastelli.

Bandara kedua terbesar di Yunani atau setelah Bandara Internasional Athena itu merupakan satu dari 14 bandara regional yang bakal dibangun Yunani. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk memprivatisasi Bandara Internasional Athena.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Untuk diketahui, Yunani mengalami krisis utang pemerintah sejak 2009 hingga 2018. Negara itu menjadi negara maju pertama yang gagal membayar utang sebesar 1,6 miliar euro dari IMF pada 2015.

Dalam perjalanannya, krisis tersebut pada akhirnya berakhir setelah Yunani menerima dana talangan lebih dari 250 miliar euro pada Agustus 2018 dari IMF, Bank Sentral Eropa, dan Komisi Eropa. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABINET MERAH PUTIH

Menko Ekonomi Turut Koordinasikan Urusan Energi hingga Pariwisata

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:08 WIB PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemprov Ajak Warga Manfaatkan Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN