Amankan Setoran Pajak Kendaraan, Inovasi Layanan Digital Diperlukan

SLAWI, DDTCNews - Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Hariyanto mengatakan inovasi diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Bambang menjelaskan penerimaan PKB di Jawa Tengah menghadapi tantangan dalam dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu ada terobosan layanan dari Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Pemprov Jateng yang ada di seluruh kabupaten/kota.

"Perlu terobosan inovatif dalam mengumpulkan pendapatan secara cermat, memaksimalkan potensi yang dimiliki, bisa lewat pemanfaatan media sosial sebagai ajakan," katanya dikutip dari laman resmi DPRD Jateng, Selasa (21/9/2021).

Bambang menyatakan setoran PKB merupakan tulang punggung penerimaan tingkat provinsi. Layanan pajak sempat terhenti dua bulan pada tahun ini dan menyebabkan penurunan realisasi pendapatan dari sektor pajak.

Menurutnya, inovasi layanan berbasis elektronik menjadi solusi terbaik untuk mengamankan penerimaan PKB pada tahun ini. Unit kerja pemprov di daerah bisa melakukan inovasi layanan digital pembayaran PKB di masing-masing kabupaten/kota.

Sementara itu, Plt Kepala UPPD wilayah Kabupaten Tegal Hernuryo Samektor menuturkan kinerja penerimaan masih mengalami tekanan pada 2021. Terdapat dua faktor utama yang membuat realisasi penerimaan PKB di Kabupaten Tegal belum optimal.

Pertama, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dengan PPKM level 4 pada Juli dan Agustus memengaruhi operasional layanan pajak. Kedua, adanya penurunan pembelian kendaraan bermotor pada tahun ini.

Realisasi penerimaan pajak provinsi di Kabupaten Tegal senilai Rp132 miliar atau 61,59% dari target. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun fiskal 2021 di wilayah Kabupaten Tegal senilai Rp171 miliar atau 82,62% dari target dalam APBD-P 2020.

"Pelayanan yang diberhentikan sementara karena pemberlakuan PPKM secara ketat selama dua bulan. Diharapkan setelah pelonggaran PPKM, UPPD Kab Tegal bisa kembali melayani masyarakat yang akan membayar pajak," ujar Hernuryo. (rig)