UU CIPTA KERJA

Aturan Turunan Klaster Perpajakan Sedang Disusun, Ini Saran Pengusaha

Muhamad Wildan | Kamis, 19 November 2020 | 16:37 WIB
Aturan Turunan Klaster Perpajakan Sedang Disusun, Ini Saran Pengusaha

Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita (kanan) dalam seminar Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian, Kamis (19/11/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi klausul-klausul baru pada klaster perpajakan UU Cipta Kerja. Meski demikian, terdapat sejumlah isu yang belum diakomodasi ke dalam undang-undang tersebut.

Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita mengatakan banyak aspek penting yang ditindaklanjuti pemerintah melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Namun, sambungnya, pengusaha masih belum puas terhadap klausul perpajakan di UU Cipta Kerja.

"Namun, kalau ditanya apakah pengusaha cukup puas? Pasti tidak, karena ini baru sebagian dari yang esensial. Banyak yang belum masuk karena memang tidak mungkin juga masuk semua," katanya, Kamis (19/11/2020).

Baca Juga:
BPI Nusantara Punya Holding Investasi, Apa Tugas dan Wewenangnya?

Suryadi mengakui klausul perpajakan pada UU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan investasi dan meringankan beban yang harus ditanggung pengusaha. Meski demikian, masih banyak isu-isu spesifik dari sektor-sektor tertentu yang dirasa belum diakomodasi.

Oleh karena itu, ia mengusulkan Ditjen Pajak (DJP) selaku penyusun rancangan aturan turunan pelaksanaan klaster perpajakan UU Cipta Kerja untuk menyosialisasikan rancangan aturan yang sedang disusun secara lengkap.

"Sering setiap ada sosialisasi itu yang disampaikan tidak detail, apalagi sekarang kan belum ada PP jadi simpang siur. Oleh karena itu, setiap sektor harus dapat RPP-nya dan semua harus bisa kasih masukan dan di sana bisa membahas," tuturnya.

Baca Juga:
Ada Perubahan Pelaporan e-SPOP PBB, Kantor Pajak Adakan Sosialisasi

Selain itu, lanjut Suryadi, terdapat klausul-klausul pada UU Cipta Kerja yang masih perlu segera diperjelas kepada pengusaha. Misal, mengenai syarat mendapatkan fasilitas pengecualian dari objek pajak atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.

Oleh karena itu, ia berharap aturan turunan klaster perpajakan UU Cipta Kerja dapat memperjelas jangka waktu investasi dan jenis investasi yang dipersyaratkan sehingga dividen yang diterima bisa dikecualikan dari objek pajak.

"Penjelasan saja kadang belum jelas jadi kami harap ada contoh juga. Saya memohon dengan sangat ada penjelasan, seperti penghitungan itu ada contohnya biar jelas," ujar Suryadi. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

19 November 2020 | 20:53 WIB

tindak sosialisasi perpajakan kepada stakeholders dari pemerintah dapat diapresiasi,, dengan melakuk Baca lebih lanjutan diskusi dengan pihak-pihak terkait, aturan turunan akan disusun lebih sesuai sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 27 Februari 2025 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenaker Usul Pegawai Padat Karya yang Dapat Insentif Pajak Diperluas

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:45 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Barang dari Uni Eropa

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama

BERITA PILIHAN
Kamis, 27 Februari 2025 | 20:31 WIB KEP-67/PJ/2025

Pengumuman! DJP Akhirnya Rilis Keputusan Penghapusan Sanksi Coretax

Kamis, 27 Februari 2025 | 20:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Perlu segera Lapor SPT Tahunan, Ada Sanksi yang Dibayar Kalau Telat

Kamis, 27 Februari 2025 | 20:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ada Insentifnya, Pemprov Harap Investor Buka Kantor dan Kantongi NPWPD

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenaker Usul Pegawai Padat Karya yang Dapat Insentif Pajak Diperluas

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Laksanakan Investasi, Danantara Diklaim Beda dengan Temasek

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Unduh Bukti Potong 1721-A1 bagi Pegawai di DJP Online

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:45 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Barang dari Uni Eropa

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama

Kamis, 27 Februari 2025 | 17:45 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Hindari Sanksi, Walikota Ajak Warga Lapor SPT Tahunan sebelum Deadline